Breaking News:

Sebelum Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Anggota DPRD Kota Magelang Mundur dari Jabatannya

Kasus korupsi yang menimpa salah satu anggota DPRD Kota Magelang inisial SN (42) terkait dugaan korupsi PD BPR Bank Bapas 69 dengan modus kredit

Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Magelang 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Kasus korupsi yang menimpa salah satu anggota DPRD Kota Magelang inisial SN (42) terkait dugaan korupsi PD BPR Bank Bapas 69 dengan modus kredit fiktif senilai Rp11,6 miliar sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Ternyata, sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis (05/08/2021) kemarin. Politisi dari fraksi partai Perindo itu, sudah mengundurkan diri dari jabatannya di kursi DPRD Kota Magelang Komisi A sejak April 2021 lalu.

Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno menuturkan, pengunduran diri dilakukan oleh SN sendiri dengan alasan adanya permasalahan pribadi.

Baca juga: Bank BPD DIY Syariah Lakukan Terobosan di Masa Pandemi Covid-19

"Jadi, beliau (SN) yang langsung mengajukan pengunduran diri.  Jadi, terhitung sejak April lalu dia (SN) sudah tidak menjadi anggota lagi. Di mana, sesuai dengan Undang-Undang setelah  pengunduran hak dan kewajiban yang didapat selama bertugas juga hilang," ujarnya kepada Tribun Jogja, pada Jumat (06/08/2021).

Sementara itu, dari pihak Partai Perindo, lanjutnya, juga langsung mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terkait adanya kasus ini.

Prosesnya pun sudah sampai ke Gubernur Jawa Tengah hingga ke KPU.

"Sudah ada pengajuan PAW oleh partai itu (Perindo). Sekarang sudah diproses , terakhir sudah sampai ke Gubernur koordinasi dengan KPU hingga pimpinan partai Daerah dan Pusat. Dan, prosesnya sudah memenuhi syarat," terangnya.

Baca juga: Sebanyak 600 Kilogram Bawang Merah Siap Panen di Klaten Raib Digondol Maling

Atas kejadian ini, ia pun meminta kepada institusi DPRD Kota Magelang  untuk menjaga marwah kedewananan.

Karena, ketika sudah menjadi perwakilan rakyat sudah melekat antara hak dan kewajibannya.

"Meskipun kasus ini dilakukan secara pribadi bukan institusi. Namun, ketika sudah menjadi anggota DPRD,ini sudah melekat di dalamnya. Jadi, jangan lah melanggar undang-undang apalagi berurusan dengan hukum," imbuhnya. (ndg)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved