Breaking News:

Led Inteligence Policy dalam Menangani Ancaman Terhadap Keamanan Negara

Kerangka postur keamanan nasional umumnya dapat tergambar dari beberapa indikasi, salah satunya adalah rendahnya gangguan keamanan.

Editor: ribut raharjo
NET
ILUSTRASI 

Oleh: Satrio Toto Sembodo

TRIBUNJOGJA.COM - Kerangka postur keamanan nasional umumnya dapat tergambar dari beberapa indikasi, salah satunya adalah rendahnya gangguan keamanan khususnya pada gangguan keamanan yang memiliki implikasi yang kompleks seperti narkotika, pemberontakan, teroris, konflik SARA maupun kejahatan-kejahatan terhadap negara dalam bentuk lainnya dimana pelakunya dapat merupakan state actor maupun non state actor dalam dan luar negeri.

Ada dua pertimbangan kejahatan-kejahatan tersebut dijadikan faktor indikatif terhadap keamanan nasional. Pertimbangan pertama bahwa kejahatan-kejahatan tersebut di atas memiliki implikasi terhadap orang perorangan, material, lingkungan sosial maupun kedaulatan negara.

Pertimbangan kedua bahwa kejahatan tersebut tidak saja dilakukan oleh orang perorangan, kelompok tetapi juga aktor-aktor negara dalam dan luar negeri dimana kejahatannya berpotensi terjadi secara terstruktur dalam sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem ideologi termasuk seni dan aliran agama.

Dilakukan secara terbuka maupun tersamar, langsung maupun menggunakan proxi. Sehingga kejahatan-kejahatan tersebut terkadang sangat sulit untuk diurai fakta dan buktinya karena demikian kompleks alurnya dimana tidak sepenuhnya linear dalam bentuk, wadah dan operator yang umumnya tergambar sebagai organized crime tetapi terkadang ia hadir tersamar dalam berbagi bentuk, wadah dan operator .

Pendekatan cara pandang model conspiracy theory umumnya menjadi mikroskop untuk meneropong fenomena kompleksitas dan kerumitan mengurai indikasi kejahatan terorganisasi yang berada di belakang kejahatan disebutkan diatas yang oleh saya dimaknai sebagai invisible crime model yaitu kejahatan yang dirasakan tetapi tidak mudah untuk dipahami fakta dan buktinya atau meskipun fakta dan bukti ada tidak mudah untuk menkonstruksikan dalam suatu konstruksi hukum yang bulat dan utuh.

Led Intellegence Policy adalah kebijakan nasional untuk menggunakan pendekatan kompetensi intelijen untuk memahami indikasi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan Peluang ( ATHGP ) terhadap stabilitas keamanan nasional yang dimensinya tidak saja kompleks tetapi juga rumit.

Usaha , Pekerjaan , Kegiatan dan Tindakan yang dikenal dalam dunia intelijen dapat digunakan oleh sistem dan sub sistem dalam pemerintahan untuk mengidentifikasi , menganalisa dan menyimpulkan berbagai perkembangan global yang potensial memberikan dampak significan terhadap kondisi dalam negeri , dimana selanjutnya negara dapat menformulasikan kebijakan, strategi dan operasional yang sesuai dengan ATHGP melalui efektifitas sumber daya nasional yang tersedia.

Seni Intelijen adalah seni kehidupan yang mengedepankan kemampuan membaca tanda-tanda yang disebut dengan penginderaan (sensing), melakukan peramalan (fore casting ), pengelolaan (managing) situasi sebagai response atas peramalan yang teridentifikasi.

Seni intelijen tidak saja berfikir dan bertindak semata mata untuk mengantisipasi kejadian yang akan terjadi di masa depan yang dimensinya adalah kewaspadaan yang bersifat detective, preventive tetapi juga merupakan upaya pro aktif yang memuat UPKT yang lebih dari sekedar detective dan prediktive tetapi juga melakukan mitigative, menangkal (blokade) bahkan sampai dengan coercive yang bersifat soft sampai dengan hard sebagai upaya memecahkan masalah masalah yang bermuatan ATHG terhadap kondisi stabil negara, bangsa dan masyarakat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved