Breaking News:

KPK Balik Tuding Ombudsman Lakukan Maladministrasi, Ini Penjelasan Wakil Ketua Nurul Ghufron

KPK Balik Tuding Ombudsman Lakukan Maladministrasi, Ini Penjelasan Wakil Ketua Nurul Ghufron

Editor: Hari Susmayanti
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Buntut dari keputusan yang menyebut pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK terjadi maladministrasi, KPK balik menuding Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan hal yang sama.

Bahkan KPK menyebut pihaknya merupakan lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun, termasuk Ombudsman.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Kamis (5/8/2021) kemarin.

Dalam penjelasannya, Nurul Ghufron menyebut maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman itu terjadi saat dirinya yang mewakili KPK melakukan klarifikasi beberapa waktu yang lalu.

Dalam klarifikasi tersebut, seharusnya dilakukan oleh Kedeputian Keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan sesuai dengan peraturan Ombusdman RI Nomor 48 Tahun 2020 pasal 15 Ayat 2.

Tapi dalam kenyataanya, pihak yang melakukan klarifikasi adalah komisioner Ombudsman.

"Mestinya, pada saat itu Kedeputian Keasistenan IV, tapi yang hadir siapa? Yang hadir adalah Robert Na Endi Jaweng, seorang Komisioner," ujar Ghufron seperti yang dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com dalam artikel berjudul "KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi".

"Sama dengan saya yang hadir harmonisasi di Kumham, jadi apa yang dikatakan malaadministasi karena pimpinannya yang hadir, ternyata di Ombudsman dilakukan hal yang sama, maka kalau konsisten, pemeriksaan ini (LAHP) juga dilakukan secara malaadministrasi," tegas dia.

KPK lantas menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui TWK.

Adapun dalam LAHP tersebut, KPK dinyatakan melakukan sejumlah malaadministrasi dalam penyelenggaraan TWK pegawai KPK.

Baca juga: Respon BKN Soal Rekomendasi ORI Tentang TWK Pegawai KPK, Segera Kirim Argumentasi Hukum

Baca juga: Hotman Tambunan Tuding Dewas Ikut Buat Draft SK TWK Pegawai KPK, Begini Respon Albertina Ho

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved