PON XX Papua
KONI DIY Usulkan Atlet Pengganti, Antisipasi Hasil Tes Swab Positif Saat PON XX Papua
Agenda Delegation Registration Meeting (DRM) dan Chef de Mission (CdM) meeting yang akan dilakukan KONI pusat dan juga PB PON, batal digelar.
Penulis: Taufiq Syarifudin | Editor: Agus Wahyu
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Agenda Delegation Registration Meeting (DRM) dan Chef de Mission (CdM) meeting yang akan dilakukan KONI pusat dan juga PB Pekan Olahraga Nasional (PON) batal digelar pada 2-3 Agustus 2021.
Dalam meeting (pertemuan) tersebut sebetulnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY telah menyiapkan sejumlah masukan untuk pelaksanaan PON XX Papua yang akan digelar bulan Oktober 2021.
Ketua Umum (Ketum) KONI DIY, Djoko Pekik Irianto, Senin (2/8/2021) menyampaikan jika usulan tersebut antara lain soal keabsahan mutasi atlet, kepastian tes Covid-19, penempatan personel pengamanan, dan persoalan fasilitas akomodasi ‘non campus’.
Satu usulan yang diharapkan segera mendapat respon yakni tentang tes Covid-19 saat tiba di Bumi Cendrawasih. KONI DIY berharap ada kebijakan khusus sebagai antisipasi jika ada atlet yang tidak lolos tes, atau dinyatakan positif Covid-19 dan tidak bisa bertanding.
Salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah kemungkinan diperbolehkannya memainkan atlet cadangan untuk menggantikan atlet yang tidak bisa bermain karena dinyatakan positif Covid-19.
Sedangkan untuk kepastian ketersediaan fasilitas akomodasi ‘non campus’ atau anggota kontingen daerah tidak ditanggung oleh PB PON, KONI DIY juga meminta adanya kepastian.
“Sampai sekarang kepastian ketersediaannya belum ada. Ini membingungkan daerah. Semua masukan itu akan kami sampaikan di DRM dan CDM Meeting yang rencananya digelar tanggal 2 dan 3 Agustus ini, tetapi ditunda dan masih akan dijadwalkan lagi,” kata Djoko.
Selain masalah-masalah tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) itu mengusulkan adanya kemudahan bagi atlet binaraga untuk melakukan tes doping di luar kompetisi sebulan sebelum pertandingan.
Diketahui untuk melakukan tes tersebut membutuhkan biaya mencapai Rp8 juta untuk satu atlet. Tentu saja biaya itu bukan harga yang murah untuk digunakan satu atlet.
“Kami setuju diadakan OOCT (out of competition testing), namun biaya tesnya bisa ditanggung PB PON. Pengambilan sampel doping sebaiknya tidak dilakukan di Jakarta, tetapi tim LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) yang datang ke daerah agar atlet aman dari peluang terpapar Covid-19 saat perjalanan ke Jakarta,” tandas ia. (tsf)
Baca Tribun Jogja edisi Rabu 4 Agustus 2021 halaman 10.