Breaking News:

Dinas Pariwisata Gunungkidul Akui Belum Ada Kebijakan Bantuan ke Pelaku Wisata

Pelaku usaha di sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul kini menjerit mengharapkan solusi dan bantuan dari pemerintah. Pasalnya, dengan kebijakan

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pelaku usaha di sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul kini menjerit mengharapkan solusi dan bantuan dari pemerintah.

Pasalnya, dengan kebijakan penutupan selama PPKM Darurat, praktis mereka tidak mendapat pemasukan.

Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul Harry Sukmono mengakui bahwa sampai saat ini belum ada program bantuan khusus yang diarahkan pada pelaku wisata.

"Sampai sekarang belum ada instruksi atau kebijakan untuk itu," kata Harry pada Minggu (01/08/2021).

Baca juga: Tak Ada Penghasilan Selama PPKM, Pelaku Wisata Gunungkidul Harapkan Solusi Pemerintah

Mengenai keluhan dari pelaku usaha, ia beralasan pihaknya hanya mengikuti instruksi dari pemerintah pusat, provinsi, dan Bupati Gunungkidul. Sebab dalam aturan terbaru pun, aktivitas wisata masih tetap ditutup.

Harry mengatakan pembukaan aktivitas wisata sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Jika nantinya diputuskan ada pelonggaran, maka pihaknya menyatakan destinasi wisata siap menerima kembali kunjungan.

"Tapi kami masih menunggu instruksi lebih lanjut untuk itu, untuk sekarang masih tetap ditutup," jelasnya.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul, Hadi Hendra Prayoga sebelumnya menyebut pelaku wisata berpotensi turut menerima bantuan. Sebab mereka masuk dalam kategori pekerja informal.

Ia menyatakan saat ini tengah mengajukan usulan agar pekerja sektor informal bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Namun masih menunggu keputusan dari Pemda DIY.

"Sebab dari sana yang menentukan skema penyalurannya seperti apa," jelas Hendra belum lama ini.

Baca juga: Pelanggaran Menurun Selama PPKM Level 4, Pelaku Usaha di Kota Yogyakarta Dinilai Sadar Prokes

Ia menyebut penyaluran bantuan bagi pekerja sektor informal pernah dilakukan di tahun 2020 saat awal pandemi. Saat itu, dananya bersumber dari APBD Gunungkidul.

Hendra mengatakan pihaknya sudah memiliki data pekerja informal di Gunungkidul. Namun pelaksanaan penyaluran bantuan tetap membutuhkan kroscek data.

"Apalagi bantuan tidak hanya dari Dinsos, tapi juga berbagai pihak sehingga harus diatur agar tepat sasaran," ujarnya. (alx)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved