Breaking News:

Pendidikan

Fasilitas Isoman Mewah DPR Dinilai Kurang Pas, Begini Rekomendasi PSHK UII

PSHK UII meminta Ketua DPR membatalkan kebijakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) mewah untuk para anggota DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Gaya Lufityanti
Shutterstock
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) meminta agar Ketua DPR membatalkan kebijakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) mewah untuk para anggota DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“DPR sebaiknya melakukan refocusing anggaran yang mengutamakan kebijakan untuk kepentingan penanganan Covid-19 bagi rakyat,” ungkap peneliti PSHK UII, M Addi Fauzani SH, Sabtu (31/7/2021).

Dia juga merekomendasikan pemerintah agar mencabut kebijakan yang membuka celah pemberian fasilitas isoman hotel berbintang kepada pejabat negara.

Hal ini lantaran penetapan Kebijakan pemberian fasilitas isoman mewah tidak adil dan tidak proporsional bahkan dapat dianggap mencederai sila ke-5 apabila dibandingkan dengan pemberian fasilitas yang diberikan oleh negara kepada rakyat yang sangat terbatas. 

Baca juga: Update Covid-19 DI Yogyakarta 31 Juli 2021, 1.522 Warga Terkonfirmasi Positif, 76 Orang Meninggal

“Lebih jauh lagi, seharusnya setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam menerima kebijakan pengendalian Covid-19,” bebernya.

Dengan begitu, anggota DPR tidak dapat diistimewakan dalam penanganan Covid-19 ini.

Di sisi lain, justru negara ditengarai menghindari pemberlakuan penanganan Covid-19 menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan, yang di dalamnya menjamin pemberian pangan kepada rakyat, tetapi negara tidak mampu.

“Penetapan kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif maupun legislatif seharusnya memperhatikan keadaan kedaruratan kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan secara nasional,” kata dia.

Kebijakan pemberian fasilitas isoman mewah berupa hotel berbintang kepada DPR, menurutnya, telah mengabaikan keadaan darurat ini, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020.

Baca juga: PETA SEBARAN Kasus Baru COVID-19 Hari Ini 31 Juli 2021: Jawa Tengah Terbanyak dengan Angka 4.896

“Secara moral dan etika hukum, pemberian fasilitas isoman mewah sangat bertentangan dengan adagium hukum yang selalu digaungkan oleh Negara selama ini dalam menangai Covid-19 yakni Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi),” tambahnya.

Dia mengatakan, DPR sebagai wakil rakyat, seharusnya memiliki rasa empati kepada keadaan rakyat dan tidak memikirkan diri sendiri.

“Gaji, tunjangan, bahkan juga rumah dinas yang diberikan negara kepada anggota DPR dirasa telah memenuhi kebutuhan anggota DPR sehari-hari bahkan juga telah memenuhi kebutuhan anggota DPR yang terkonfirmasi Covid-19,” tuturnya.

Hal tersebut, terasa cukup timpang apabila dibandingkan dengan pendapatan rakyat selama Covid-19 ini yang sangat kurang dan tidak menentu.

Dengan begitu, tidak ada urgensi kebijakan pemberian fasilitas isoman mewah kepada anggota DPR. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved