Breaking News:

Yogyakarta

KSPSI DI Yogyakarta Minta Pemerintah Ubah Syarat Penerima BSU Buruh

Penerima BSU hanya berlaku bagi pekerja yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan dianggap mencederai keadilan bagi pekerja.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY mengklaim pengaturan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) mencederai keadilan bagi pekerja.

Alasannya, para serikat pekerja itu menganggap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 16/2021 tidak berdasar keadilan karena satu di antara poinnya dijelaskan penerima BSU hanya berlaku bagi pekerja yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Sekjen KSPSI DIY Israd Ade Irawan mengatakan, berdasarkan data Bappeda DIY, dari 835.996 orang buruh di DIY,
hanya 362.1352 orang buruh saja yang terdaftar dalam program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 

"Artinya sekitar kurang lebih 473.861 orang buruh di DIY yang tidak bisa mendapatkan BSU," katanya, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Forum Buruh di DI Yogyakarta Dukung Program Percepatan Vaksinasi Covid-19

Padahal, lanjut Irsad semua buruh di DIY terdampak pandemi Covid-19 dan buruh tersebut adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memerlukan uluran tangan dari negara di tengah pandemi yang berdampak pada hancurnya ekonomi buruh di DIY.

Persoalan di atas juga menurutnya selama ini kemampuan pemerintah DIY rapuh dalam menjamin para buruh agar terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Selain itu pemerintah DIY juga lemah untuk memastikan seluruh perusahaan mendaftarkan pekerjanya di BPJS Naker," tegas Irsad.

Atas beberapa persoalan itu, mereka menuntut lima hal kepada pemerintah di antaranya.

Pemerintah segera merevisi syarat penerimaan BSU sehingga tidak mencederai rasa keadilan dan 
diskriminatif.

Baca juga: PPKM Darurat, KSPSI DIY : Bagaimana Imun Mau Naik, Buruh Makan Kerupuk

Tuntutan kedua, pemerintah pusat dan Pemda DIY memastikan sebanyak 835.996 orang buruh di DIY mendapatakan jatah hidup atau bantuan subsidi upah.

Ketiga, pemerintah pusat menaikkan besaran BSU menjadi setara Upah Minimum Provinsi 2021.

Tuntutan keempat, pemerintah DIY harus merealokasi lebih banyak anggaran APBD dan Danais untuk memberikan jatah hidup untuk buruh terdampak PPKM.

"Pemda DIY merealokaasi lebih banyak anggaran APBD dan Danais untuk membiayai buruh atau pekerja di DIY yang menjalani Isolasi Mandiri," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved