Breaking News:

Pendidikan

Prihatin dengan Upaya Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19, BEM KM UGM Gelar Aksi Simbolik

Aksi ini didasari oleh efek buruk yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat semakin lesu dan angka kasus Covid-19 makin melonjak

Editor: Gaya Lufityanti
istimewa
BEM KM UGM mengadakan aksi simbolik pada Kamis, 22 Juli lalu. 

TRIBUNJOGJA.COM - Di tengah keprihatinannya terhadap pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini, BEM KM UGM mengadakan aksi simbolik pada Kamis, 22 Juli lalu.

Aksi ini didasari oleh efek buruk yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat semakin lesu dan angka kasus positif Covid-19 makin melonjak.

Aksi ini diikuti sekitar 25 mahasiswa dan diakhiri dengan pembagian 40 paket sembako untuk masyarakat kecil yang terkena dampak pandemi Covid-19

"Berbagai kebijakan yang tak berpihak pada rakyat, jelas menandakan negara ini semakin mematikan iklim demokrasi," ujar Muhammad Farhan, Presiden Mahasiswa BEM KM UGM melalui siaran resmi yang diterima Tribunjogja.com.

Baca juga: Dinilai Belum Efektif, Pemuda Pancasila Dorong Pemda DIY Evaluasi Penerapan PPKM Darurat

Ia mengatakan, kebijakan pembatasan aktivitas yang tidak disertai pertanggungjawaban kebutuhan dengan jelas, lambatnya upaya vaksinasi bagi masyarakat, layanan kesehatan yang kolaps, dan bantuan sosial yang tak kunjung sampai ke tangan masyarakat, bahkan di korupsi oleh pejabat, menandakan negara ini tidak fokus dan komitmen dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.

Melonjaknya jumlah kasus positif Covid-19, menurutnya tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini.

"Kecerobohan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dapat terlihat jelas ketika pemerintah hanya mengotak – atik nomenklatur pembatasan aktivitas masyarakat, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tak ada dampak yang signifikan dari penerapan kebijakan tersebut, tetapi pemerintah tak pernah berusaha melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Secara jelas pemerintah mengabaikan hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat sesuai pada Undang – Undang Kekarantinaan Kesehatan yaitu hak – hak pemenuhan kebutuhan pokok selama masa karantina, sesuai yang diamanatkan dalam pasal 55 ayat 1 Undang – Undang Kekarantinaan Kesehatan," paparnya.

Menurutnya, tidak ada lagi alibi oleh pemerintah untuk tidak komitmen dalam mempercepat penanganan Covid-19 yang terus mengalami lonjakan saat ini.

Baca juga: Sri Sultan Hamengku Buwono X Akan Evaluasi Penerapan PPKM Darurat Secara Berkala

Fokus utama pemerintah saat ini seharusnya memberi penghidupan kepada masyarakat agar mampu untuk membatasi aktivitasnya serta memperbaiki fasilitas dan tenaga medis agar tidak terjadi kolaps.

Mengingat betapa gentingnya situasi saat ini, dengan pemerintah yang tidak komitmen dalam percepatan penanganan lonjakan Covid-19 saat ini, BEM KM UGM memberikan sikap yaitu :

1.      Menuntut Pemerintah untuk Mempercepat Pelaksanaan Vaksinasi Gratis bagi Masyarakat;

2.      Mendesak Pemerintah agar Segera Melakukan Evaluasi Menyeluruh terhadap Kebijakan PPKM Darurat dan Menerapkan Kebijakan Karantina Wilayah Disertai dengan Tanggung Jawab Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat; dan

3.      Menuntut Komitmen Pemerintah untuk Fokus dalam Penanganan Pandemi Covid-19. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved