Breaking News:

Nasional

PSHK FH UII Nilai Legalitas Rektor dengan Jabatan Ganda Justru Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum ini dapat terlihat dari tidak seragamnya pengaturan rangkap jabatan rektor di perguruan tinggi (PT).

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Gaya Lufityanti
pixabay.com / succo
Ilustrasi hukum 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menilai bahwa melegalkan kedudukan hukum rektor untuk memiliki jabatan ganda sebagai komisaris BUMN justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) (PP 75/2021) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Dalam PP itu, rektor boleh merangkap jabatan sebagai komisaris suatu BUMN.

Menurut Direktur PSHK FH UII, Allan FG Wardhana SH MH, ketidakpastian hukum ini dapat terlihat dari tidak seragamnya pengaturan rangkap jabatan rektor di perguruan tinggi (PT).

Baca juga: Jadi Polemik Karena Rangkap Jabatan, Rektor UI Akhirnya Pilih Mundur dari Wakil Komisaris Utama BRI

“Contohnya, larangan rangkap jabatan rektor diberlakukan hanya terhadap jabatan direksi di badan usaha. Hal ini diberlakukan di UGM (PP 67/2013) dan UI (PP 75/2021),” kata Allan kepada Tribun Jogja, Jumat (23/7/2021).

Contoh lain yang dia katakan adalah larangan rangkap jabatan rektor diberlakukan baik di jabatan komisaris dan direksi pada perusahaan. 

Hal ini antara lain diberlakukan di UNS (PP 56/2020), Undip (PP 52/2015), dan Unand (Permendikbud 47/2013).

“Adanya ketidakseragaman tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum terkait jabatan apa saja yang sebenarnya tidak boleh dirangkap oleh rektor PT di Indonesia,” ungkapnya.

Ditambahkan Allan, legalisasi PP itu juga tidak sejalan dengan otonomi PT.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved