Breaking News:

Yogyakarta

Komisi D DPRD DIY Dukung Hak Pekerja yang Dirumahkan Tetap Diberi Gaji

Saat ini pekerja formal swasta khususnya buruh mulai kesulitan mencari nafkah, akibat kondisi perusahaan tak beroperasi secara maksimal.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
Thinkstockphotos.com
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendukung pemberian upah diatas 50 persen bagi karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan.

Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto mengatakan, saat ini pekerja formal swasta khususnya buruh mulai kesulitan mencari nafkah, akibat kondisi perusahaan yang kalang kabut karena tak beroperasi secara maksimal.

"Saya mendukung itu. Pekerja yang dirumahkan harus tetap memberi gaji ke pekerjanya," katanya, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Disnakertrans DIY Ingin Karyawan yang Dirumahkan Harus Digaji di Atas 50 Persen

Ia menjelaskan, disamping itu dirinya menegaskan supaya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY segera merealisasikan program wirausaha bagi buruh yang dirumahkan ataupun yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak tahun lalu sampai saat ini.

Menurutnya pelatihan wirausaha itu sangat diperlukan untuk saat ini, karena mayoritas para pekerja yang dirumahkan belum mendapat pemanggilan kembali dari perusahaan.

"Disnakertrans harus segera merealisasikan program wirausaha, khususnya bagi para pekerja yang terdampak pandrmi," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved