Breaking News:

Harap-harap Cemas, Pekerja di Wilayah Level 3 Terancam Tak Dapat Bantuan Subsidi Upah Rp 500 Ribu

Berbeda dari sebelumnya, penerima BSU tahun ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000 selama dua bulan. Dengan demikian, total bantuan

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
KOMPAS.com/NURWAHIDAH
lustrasi uang 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2021.

Berbeda dari sebelumnya, penerima BSU tahun ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000 selama dua bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima sebesar Rp 1.000.000.

Dari keterangan Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan (Disnakertrans) DIY Ariyanto Wibowo mengatakan, selain jumlah nominal yang lebih sedikit, ia menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran Kemenaker, dikatakan bahwa pekerja yang akan mendapat BSU hanya berlaku bagi mereka yang bekerja di wilayah level 4 dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 Melahirkan di Selter Isolasi Niten di Bantul

Ia belum bisa berbicara panjang lebar lantaran aturan pemberian BSU itu masih proses finalisasi dengan Kemenaker.

"Belum bisa bicara panjang lebar. Karena untuk petunjuk pelaksanaan baru difinalisasi," katanya, kepada Tribun Jogja, Kamis (22/7/2021)

Termasuk kebijakan berdasarkan arahan kementerian menurut Bowo dikatakan, bahwa BSU akan diperuntukkan bagi pekerja yang mobilitasnya berada di wilayah level 4.

Itu artinya untuk DIY hanya ada tiga Kabupaten/Kota yang pekerjanya dipastikan mendapat BSU di antaranya Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta.

"Kalau sesuai SE Menteri itu yang dapat BSU pekerja di wilayah level 4. Nah, ini baru akan kami koordinasikan. Karena DIY ini kan demografinya sempit. Dan itu juga memicu pro kontra," terang dia.

Terkait pendataan penerima BSU, Bowo menegaskan prosedur itu masih sama dengan tahun sebelumnya yakni pekerja yang mendapat BSU harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Baru akan dimulai. Pendataan lewat BPJS Ketenagakerjaan. Kemungkinan jumlahnya bisa sama, tapi sekarang kan banyak perusahaan yang close," terang dia.

Baca juga: Polres Gunungkidul Turut Salurkan Bantuan Beras Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat

Merespon hal itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsad Ade Irawan mengatakan, aturan pemberian BSU bagi pekerja di wilayah level 4 perlu direvisi.

Alasannya, mereka yang berada di wilayah level 3 juga terdampak ekonominya akibat PPKM Darurat kemarin.

"Kami minta kementerian segera merevisi aturan itu. Karena pekerja di wilayah level 3 juga ikut terdampak," jelasnya.

Ia juga menyayangkan besaran nominal BSU tahun ini berkurang, sementara menurut dia kebutuhan sehari-hari para pekerja ditengah pandemi saat ini dinilai masih tinggi.

"Yang tahun lalu saja itu tidak mencukupi," pungkasnya. (hda)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved