Breaking News:

Headline

Pemda DIY Percepat Penyaluran Bantuan Saat PPKM Level 4

Pemerintah DIY akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak kebijakan PPKM.

Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Agus Wahyu
TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menggelar sapa aruh di Bangsal Kepatihan, DI Yogyakarta, Rabu (21/7/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah DIY akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak kebijakan PPKM. Alokasi anggaran bansos ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, memastikan bahwa pemerintah pusat juga telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBN untuk program bansos. "Pemerintah bagi yang sudah tercatat berhak menerima bantuan maka bantuan kita akan segerakan dalam bentuk beras, PKH, dan BLT. Kami minta kabupaten kota untuk disegerakan agar masyarakat dapat menyambung hidup," jelas Aji, Rabu (21/7/2021).

Adapun dari Pemda DIY sendiri juga akan menyalurkan bansos dengan memanfaatkan APBD 2021. Sasarannya adalah warga terdampak yang sama sekali belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat. Misalnya adalah pedagang kaki lima (PKL), pelaku wisata, hingga pekerja informal.

Hal ini memungkinkan lantaran pemerintah pusat telah mengizinkan pemda untuk mengubah alokasi anggaran di tengah situasi darurat. "Ini kabupaten/kota mencoba mendata yang terdampak tapi belum menerima bantuan. Kemungkinan ada yang belum mendapatkan. Yang belum, coba kita alokasikan dari APBD DIY maupun kabupaten/kota karena kita boleh melakukan APBD Perubahan," paparnya.

Aji berharap agar masyarakat bisa mematuhi peraturan dalam PPKM Level 3-4 yang saat ini tengah diberlakukan pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi.

"Kebijakan ini dari pusat dan di daerah penerapannya harus sinkron. Kita ingin ada pengurangan kasus positif karena kalu tidak dikurangni maka RS jadi kolaps, angka kematian makin tinggi baik yang perawatan Covid maupun non Covid," jelasnya.

Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar sapa aruh dan maklumat rakyat pasca pemerintah memperpanjang penerapan PPKM Darurat. Sapa aruh bertajuk Yogya Satu dan Bangkit Bersama ini digelar di Bangsal Kepatihan, DI Yogyakarta, Rabu (21/7/2021) tepat pukul 16.00 WIB.

Pilihan berat
Dalam pidatonya, Sri Sultan mengungkapkan, keputusan untuk memperpanjang PPKM merupakan pilihan berat yang harus diambil pemerintah. Hal ini dalam rangka meredam lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi.

Menjelang berakhirnya PPKM Darurat pada 20 Juli 2021 lalu, bahkan muncul adanya usulan untuk menunda PPKM Darurat dan pemberlakuan pelonggaran sementara. Masyarakat juga menuntut pemberian relaksasi agar dapat terus bernapas di tengah kondisi sulit.

Sultan merasa punya kewajiban untuk menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda. Namun tanpa mencederai tanggung jawab dan kewajibannya kepada Presiden RI dan rakyat Yogya.

"Dalam posisi kedua, dengan dasar pertimbangan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, saya punya kewajiban menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda. Namun tanpa mencederai tanggung-jawab dan kewajiban saya kepada Presiden RI dan Rakyat Yogya," ungkap Sri Sultan.

Bertolak dari pertimbangan itu, Pemda DIY akan lebih mempercepat upaya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik berupa uang, sembako maupun vitamin dan obat-obatan bagi mereka yang berhak.
Sedangkan dari APBD dan Dana Keistimewaan (Danais) akan segera dilakukan refokusing anggaran dengan me-realokasi ke dana bantuan sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Serta pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan yang mendesak diperlukan. Diikuti percepatan pelaksanaan vaksinasi, agar segera terbentuk imunitas kelompok (herd immunity)," papar ayah lima puteri ini.

Sultan pun merasa optimistis dan mempercayakan pada masyarakat agar dapat selalu mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penularan. "Saya yakin dan percaya, bahwa dengan pelonggaran itu nanti, Rakyat Yogya pasti siap sedia untuk melakukan penegakan protokolnya secara mandiri," tandas Sri Sultan. (tro)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Kamis 22 Juli 2021 halaman 05.

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved