Breaking News:

Asyik, Menkeu Siapkan Subsidi Upah untuk Korban PHK

Pemerintah kembali akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Editor: Agus Wahyu
prakerja.go.id
ILUSTRASI pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang 13 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan ini berupa subsidi upah atau gaji untuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, maupun pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, skema penyaluran bantuan subsidi upah bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) itu masih dibahas. Rencananya, subsidi upah yang akan diberikan sebesar Rp1,2 juta. Jumlah itu akan disalurkan dalam sekali penyaluran.

”Sekarang kami sedang buat subsidi upah bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Rabu (21/7).

Mantan Direktur Bank Dunia itu memaparkan, kebijakan BLT gaji alias subsidi upah itu dilakukan untuk membantu para pekerja yang perusahaannya masuk dalam sektor yang terdampak pembatasan karena pandemi. ”Program bantuan tersebut akan segera selesai dalam waktu dekat,” katanya.

Pembahasan subsidi upah bagi pekerja ini juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain subsidi upah, pemerintah juga telah menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun sehingga total anggaran program tersebut kini menjadi Rp30 triliun.

Adapun, anggaran awal Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun ditujukan untuk 5,6 juta peserta penerima program, sementara tambahan Rp10 triliun adalah untuk 2,8 juta peserta. ”Kartu Prakerja ini akan difokuskan untuk pekerja yang mengalami PHK,” kata Sri Mulyani.

Sejumlah pengusaha sempat meminta pemerintah memberikan subsidi upah bagi pekerja di tengah PPKM. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, misalnya, meminta pemerintah memberikan subsidi gaji pekerja sebesar 50 persen.

Ia menuturkan mekanisme pemberian subsidi bisa disalurkan langsung kepada pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jika terealisasi, pengusaha hanya menanggung 50 persen gaji. (tribun network/yov/dod)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Kamis 22 Juli 2021 halaman 03.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved