Breaking News:

Kronologi Batalnya Rencana Opsi Vaksinasi Covid-19 Berbayar: WHO Kritik Kebijakan Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut rencana opsi vaksinasi Covid-19 berbayar menyusul kritik dari WHO

Editor: Yoseph Hary W
Freepik.com via tribunnews
Ilustrasi virus corona. 

TRIBUNJOGJA.COM - Rencana opsi vaksinasi Covid-19 berbayar yang semula akan diterapkan oleh pemerintah akhirnya dicabut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut rencana tersebut menyusul kritik dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

WHO menyampaikan kritik keras kepada permerintah Indonesia yang berencana mengadakan opsi vaksinasi Covid-19 berbayar bagi individu. 

Menurut WHO, kebijakan pemerintah Indonesia yang berencana memberikan opsi vaksinasi Covid-19 berbayar untuk saat ini dinilai tidak pas.

Ilustrasi vaksin
Ilustrasi vaksin (istimewa)

Alasan pertama bahwa setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19.

Selain itu, varian delta di Indonesia tengah merebak dan negara ini sedang membutuhkan cakupan vaksin yang sesuai kebutuhan untuk menjangkau warga paling rentan.

Menyusul kritik WHO tersebut, Presiden Joko Widodo mencabut rencana vaksinasi Covid-19 berbayar. Hal itu untuk merespons banyaknya kritik dan masukan publik.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021), dikutip Tribun Jogja dari laman kompas.com.

Dengan demikian, menurut Pramono, mekanisme vaksinasi gotong royong akan dilakukan seperti sedia kala. Perusahaan bakal menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

Untuk karyawan perusahaan tak perlu membayar biaya vaksinasi alias gratis.

"Sehingga, dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," kata Pramono.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved