Yogyakarta

Gelombang PHK Ancam Kalangan Pekerja, DPRD Minta Pemda DIY Segera Belanjakan Anggaran untuk Bansos

Sampai sejauh ini, sekitar 50 persen buruh berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan.

TRIBUNJOGJA/ Miftahul Huda
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemberlakuan PPKM Darurat berdampak nyata bagi eksistensi tenaga kerja di Kota Yogyakarta.

Sampai sejauh ini, sekitar 50 persen buruh berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengaku telah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk turun tangan membantu warga terdampak pandemi maupun kebijakan PPKM Darurat.

Belum lama ini, pimpinan dewan telah bersurat kepada Pemda DIY.

Dewan mendorong agar pemerintah dapat segera membelanjakan anggaran yang dimiliki untuk membantu warga terdmpak. 

Baca juga: Dinkes DIY Ungkap Penyebab Ratusan Pasien Isoman Covid-19 Meninggal Dunia

Huda pun menyoroti bahwa serapan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di DIY masih tergolong minim. Padahal saat ini telah memasuki pertengahan tahun.  

"Kami kemarin kami bersurat resmi. Pekan depan minta anggaran di pemda untuk segera dikeluarkan dan di bulan-bulan akhir bisa memakai Danais," terang Huda, Kamis (15/7/2021).

"Kita harus mengucurkan paket-paket bantuan untuk mengiringi PPKM Darurat," tambahnya.

Pemda DIY juga harus mengupayakan agar bantuan tersebut disalurkan secara tepat sasaran dan merata.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, penentuan calon penerima manfaat biasanya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibuat oleh Kementerian Sosial.

Data tersebut dianggap belum merepresentasikan keberadaan warga yang terdampak pandemi. Sebab, DTKS ditujukan untuk mendata warga miskin.

"Untuk pengembangan di luar DTKS harus dilakukan, kita jangan terlalu lama melakukan perbincangan kebijakan. Kita harus segera ambil langkah," jelasnya.

Agar pendataan bersifat valid, Huda meminta agar Pemda DIY menggandeng paguyuban, asosiasi, perkumpulan, kelompok UMKM, maupun seluruh kelompok masyarakat yang merasakan dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Update Covid-19 DI Yogyakarta 15 Juli 2021, Tambah 2.706 Kasus, 54 Pasien Meninggal Dunia

Huda pun akan menjembatani pertemuan dengan penegak hukum jika Pemda ragu ingin mengucurkan anggaran.

"Kita fasilitasi jika Pemda ingin ketemu KPK, BPK, Inspektorat, maupun penegak hukum yang lain agar Pemda tidak takut mengucurkan anggaran. Intinya perlu gerak cepat untuk membantu warga yang terdampak," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan terkait adanya pekerja yang mengalami PHK akibat kebijakan PPKM Darurat.

"Belum ada laporan PHK terkait PPTKM Darurat dan Dinas Provinsi dan Kabupaten bersama sama melakukan langkah langkah deteksi dini dan pencegahan melalui LKS (lembaga kerjasama) Tripartit," terangnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved