Breaking News:

Pemkot Yogyakarta Siap Terapkan PPKM Darurat, Wawali: Kuncinya Tekan Mobilitas Masyarakat

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan siap menjalankan instruksi pemerintah pusat soal penerapan PPKM Darurat.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Azka Ramadhan
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan siap menjalankan instruksi pemerintah pusat soal penerapan PPKM Darurat.

Terlebih, tingkat penularan dan sebaran COVID-19 di wilayah kota pelajar melonjak drastis dalam kurun waktu tiga minggu terakhir.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menuturkan, pihaknya secara resmi belum menerima petunjuk teknisnya.

Baca juga: Posko Dukungan Satgas Covid-19 DIY Sebut Kubur 100 Jenazah Sehari, Beda Data dengan Pemda?

Ia berujar, yang beredar sekarang masih berupa draft yang memang dalam pembahasan, antara Gubernur dengan pemerintah pusat terkait penerapan di Jawa-Bali.

"Pelaksanaan dan implementasinya yang akan kita kerjakan sampai sekarang, kita belum tahu. Kalau rangka usulannya seperti itu, namun teknisnya nanti seperti apa kita belum tahu sampai saat ini," terangnya, Kamis (1/7/2021).

Hanya saja, jika berkaca pada lonjakan kasus di wilayahnya, upaya pengetatan lewat PPKM Darurat, memang menjadi harga mati.

Menurutnya, dengan kondisi terkini, perlu langkah-langkah yang sifatnya langsung dan cepat menyelesaikan masalah di tengah masyarakat.

"Kita harus melihat prestasi-precstasi kemarin. Kita berhasil menurunkan (kasus COVID-19) bulan Januari sampai Mei 2021, saat sebelumnya Oktober-Desember 2020 terjadi lonjakan yang cukup tinggi itu," ungkap Heroe.

Ia menandaskan, kunci dari meredanya kasus pada periode tersebut adalah menekan mobilitas, serta interaksi warga masyarakat.

Karena itu, ketika PPKM Darurat diterpakan serentak di Jawa-Bali, atau jika perlu seluruh Indonesia, dipastikan mampu menekan sebaran COVID-19.

"Makanya kalau nanti ada kebijakan drastis dari pemerintah pusat, ya akan kita siapkan. Baik yang menyangkut aturan proporsi WFO, atau pembatasan jam buka sektor-sektor ekonomi di seluruh Kota Yogyakarta," ucapnya.

Baca juga: Sepekan Terakhir, 8 Pasien Terkonfirmasi Covid-19 di Kulon Progo Meninggal Ketika Isolasi Mandiri

"Termasuk juga saat ini di Balai Kota hanya 25 persen yang bekerja di kantor, 75 persen WFH. Kemudian kita upayakan, bagaimana posko RT dan RW bisa menjaga mobilitas dan interaksi. Sinergi dan kekompakan sangat penting dalam situasi seperti ini, ya " tambah Wakil Wali Kota.

Ia mengatakan, selama PPKM Darurat 3-20 Juli, terbuka peluang Pemkot bakal mengambil tindakan tegas kepada warga, yang melanggar protokol kesehatan. Sebab, selama ini, dengan langkah-langkah persuasif, hampir setiap hari Satpol PP masih menjumpai berbagai jenis pelanggaran.

"Banyak masukan agar kita lebih represif supaya muncul efek jera. Kemarin bersama gubernur dan daerah lain kita kaji pelaksanaan denda, supaya DIY punya pegangan yang sama. Ini bukan untuk menghukum, namun demi menimbulkan kesadaran pada masyarakat," cetusnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved