Gus Hilmy Beberkan Prinsip Guru Bisa Digugu dan Ditiru

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Anggota DPD RI asal DIY, Dr H Hilmy Muhammad MA menyebut, bahwa urusan guru tak akan selesai dibahas. Dikatakan, bahwa urusan guru adalah urusan masa depan bersama.

Ia juga menyatakan, urusan pelajar adalah generasi yang harus dipersiapkan guna melanjutkan cita-cita bangsa. Menurutnya, keduanya merupakan hal yang harus terus diupayakan keberhasilannya.

“Tema guru selalu menarik. Banyak hal yang melingkupi urusan guru, utamanya soal peningkatan kapasitas dan juga kesejahteraan guru,” ucap pria yang akrab disapa Gus Hilmy di hadapan pada acara Webinar Pendidikan Karakter & Keterampilan Numerasi di Era Digital bagi Guru dalam Menghadapi Asesmen Nasional, Rabu (30/6/2021).

Acara yang diselenggarakan platform Sahabat Guru bekerjasama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini diadakan dua kali, yakni Selasa (29/6/2021) di Kabupaten Kulon Progo dan Rabu (30/6/2021) di Kabupaten Bantul.

Acara tersebut menyedot perhatian guru, jumlah peserta masing-masing sesi mencapai ribuan peserta. Pada kesempatan baik ini, Gus Hilmy mengingatkan lagi para peserta pada adagium lawas, ‘guru adalah orang yang digugu dan ditiru, dipercaya dan diteladani’.

“Untuk bisa digugu, guru harus punya integritas, baik dalam perkataan, janji, maupun tindakannya. Menjadi guru tak hanya di dalam kelas, melainkan dibutuhkan totalitas,” tandas pengasuh Pesantren Krapyak tersebut.

Sementara untuk menjadi figur yang bisa ditiru, menurut Gus Hilmy, guru sosok harus inspiratif. “Untuk menjadi inspiratif, guru harus memenuhi dua syarat. Pertama, peduli dengan murid, bukan hanya dalam urusan pelajaran, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru harus kreatif dan inovatif, yang menjadikannya berbeda dengan yang lain,” imbuhnya.

Untuk mendukung kualitas guru, lanjut Gus Hilmy, pemerintah sudah membuat banyak program, semisal merdeka belajar, guru dan kepala sekolah penggerak, serta lainnya. Dari sisi kesejahteraan guru, pemerintah juga terus berupaya memberikan insentif yang layak misalnya sertifikasi, PPPK, inpassing dan bentuk insentif lainnya.

“Meski demikian, kita masih melihat masalah guru. Bukan hanya pada guru itu sendirian, melainkan pada pemangku kebijakan, misalnya tidak sinkronnya pemerintah pusat dengan daerah. Atas berbagai berbagai persoalan guru, DPD RI telah mengesahkan panitia khusus atau pansus guru dan tenaga kependidikan honorer,” tandas anggota Komite III DPD RI.

Hadir pada acara ini, di antaranya Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, Direktur GTK Pendidikan Dasar, Ditjen GTK Dr Drs Rachmadi Widdiharto MA, dan Kepala SMAN 1 Yogyakarta Drs Miftakodin MM. (rls/*)