Ada 1.000 Bangku Murid Kosong, Puluhan SMP Negeri Kekurangan Siswa

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO – Masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 telah usai beberapa waktu lalu. Namun, sejumlah sekolah di DIY ternyata masih kekurangan siswa dan seribuan kursi belajar masih kosong.

Di Kulon Progo, ada sembilan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dengan jumlah siswanya masih kurang memenuhi bangku yang tersedia. Hal serupa juga terjadi di Gunungkidul, di mana 34 SMP negeri kekurangan siswa.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo, Arif Prastowo mengatakan tak terpenuhinya bangku belajar di 9 sekolah itu karena jumlah siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) lebih sedikit dibandingkan daya tampung di SMP.

"Sehingga, selalu kekurangan siswa. Di tahun sebelumnya juga pernah terjadi, karena jumlah lulusan siswa kelas VI SD lebih sedikit dari daya tampungnya (di tingkat SMP)," katanya, Rabu (30/6/2021).

Ia merinci, sekolah yang kekurangan murid itu di antaranya SMP N 4 Pengasih (kekurangan 21 siswa), SMP N 2 Samigaluh (kurang 52 siswa), SMP N 3 Samigaluh (69 siswa), SMP N 1 Girimulyo (44 siswa), SMP N 2 Girimulyo (4 siswa), SMP N 3 Girimulyo (93 siswa), dan SMP N 4 Girimulyo (28 siswa).

Kemudian, di SMP N 2 Kokap kekurangan 34 siswa dan SMP N 3 Kokap 22 siswa. Jika ditotal, ada 367 kursi belajar yang masih kosong.

Adapun daya tampung SMP ada 4.576 siswa, dengan jumlah murid diterima ada 4.209 orang dari berbagai jalur. Rinciannya, jalur untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) 64 siswa, jalur zonasi 2.704 siswa, jalur prestasi 715 siswa, jalur perpindahan orang tua 62 siswa, dan jalur afirmasi 664 siswa.

MTs
Kepala Bidang Pembinaan SMP, Disdikpora Kulon Progo, Jujur Santosa mengatakan penyebab kekurangan siswa seperti di SMP yang ada di wilayah Girimulyo karena ada Madrasah Tsanawiyah (MTs) baru yang berada di perbatasan Purworejo dan Kulon Progo.

Sebelum ada sekolah baru itu, SMP di Girimulyo penuh. “Siswa yang berdomisili di Purworejo lebih memilih sekolah yang dekat dengan rumahnya," ucapnya.

Kepala Bidang (Kabid) SMP, Disdikpora Gunungkidul, Kiswara menyebut setidaknya ada 34 SMP negeri di wilayahnya yang mengalami kekurangan murid."Total kekurangannya mencapai 789 murid," katanya.

Merujuk data yang diberikan Kiswara, kekurangan paling banyak dialami SMP Negeri 3 Semin mencapai 66 murid. Disusul SMP Negeri 2 Paliyan yang kekurangan 60 murid baru.

Menurutnya, kondisi itu terjadi lantaran jumlah lulusan SD yang lebih banyak dibanding daya tampung peserta didik baru SMP. Adapun daya tampung SMP mencapai negeri dan swasta mencapai 10.356 murid, sedangkan lulusan SD ada 9.948.

"Selain itu ada pengaruh dari meningkatnya minat terhadap sekolah MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang dikelola Kementerian Agama," jelas Kiswara.

Perpanjang
Terkait kendala tersebut, pihaknya pun memutuskan memperpanjang masa pendaftaran di SMP Negeri hingga 12 Juli. Adapun setelahnya tidak ada lagi perpanjangan pendaftaran. Kebijakan tersebut dikecualikan bagi SMP swasta, yang cenderung bisa menentukan sendiri waktu pendaftarannya. Namun, mereka tetap diminta berkoordinasi dengan Disdikpora.

"Bagi (sekolah) negeri yang masih kekurangan akan dilakukan skema perpindahan pada semester 2," kata Kiswara.

Terkait PPDB online, ia memastikan tidak ada kendala terjadi hingga hari terakhir pendaftaran. Menurutnya, kebanyakan wali calon murid hanya meminta reset ulang akun pendaftaran, yang diberikan maksimal dua kali.

Terpisah, Kepala SMP Negeri 4 Nglipar, Tri Harjono membenarkan pihaknya masih kekurangan 9 murid baru. "Daya tampung yang kami sediakan sebanyak 32 kursi," jelas Tri.

Seperti kata Kiswara, ia mengatakan kondisi itu terjadi lantaran jumlah lulusan SD yang kurang dibanding dengan daya tampung SMP. Pihaknya pun kini memperpanjang masa pendaftaran mengikuti keputusan Disdikpora.

Sedangkan untuk pendaftaran daring, Tri menyatakan tidak ada laporan kendala dari wali calon murid. Pihaknya pun sudah menyediakan operator yang akan membantu proses pendaftaran. "Sejauh ini belum ada laporan kendala," katanya.

Kuota Penuh
Lain cerita terjadi di Sleman dan Bantul dari hasil PPDB 2021, di mana kuota siswa SMP negeri telah terpenuhi. Di Sleman, ada kuota 8.032 siswa dan seluruhnya telah terisi. Demikian juga 8.370 kursi SMP negeri di Bantul sudah penuh.

“Betul, untuk SMP Negeri, kuota 8.032 kursi itu sudah terpenuhi, itu sudah termasuk kelas khusus olahraga (KKO) dan kelas berasrama,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman, Ery Widaryana ketika dihubungi Tribun Jogja, Selasa (29/6/2021).

Untuk jenjang SMP swasta, Ery belum bisa memastikan jumlah kuota yang sudah terpenuhi lantaran masih ada proses yang masih berjalan. “Yang pasti, SMP swasta masih ada yang belum terpenuhi daya tampungnya,” katanya lagi.

Dia menjelaskan, secara singkat, di PPDB 2021 ini, masih ada Sekolah Dasar (SD) negeri yang masih kekurangan siswa. Dari pantauan Tribun Jogja melalui laman ppdbsd.slemankab.go.id, beberapa sekolah yang memiliki kuota penerimaan siswa adalah SD Negeri Sleman 4 dan SD Negeri Sleman 5.

SD Negeri Sleman 4 memiliki kuota 28 siswa, namun baru terisi 15 orang. Sementara, untuk SD Negeri Sleman 5, memiliki kuota 28 siswa, tapi hanya terisi 18 orang.

“Silakan untuk orang tua calon siswa SD yang belum dapat sekolah, bisa mendaftar ke SD yang belum terpenuhi kuotanya. Pendaftaran bisa dilakukan secara luring,” tandas Ery.

Adapun Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko memaparkan bahwa untuk PPDB SMP dilakukan secara online, kecuali empat sekolah dengan Kelas Khusus Olahraga (KKO), yakni SMPN 1 Kretek, SMPN 2 Kretek, SMPN 3 Imogiri dan SMPN 3 Pleret.

PPDB online dilakukan dalam dua tahap, yakni 17-19 Juni (jalur prestasi, afirmasi, kepindahan tugas orang tua, dan jalur zonasi) da 21-23 Juni untuk jalur zonasi umum.

Untuk tahap pertama sudah selesai tanggal 19 Juni kemarin dan langsung diumumkan dan langsung daftar ulang. Namun demikian jika ada sekolah yang pada tahap satu masih terdapat sisa kuota, bisa diisi oleh siswa yang melakukan pendaftaran dari tahap dua.

"Misalnya ada sisa kuota, jalur prestasi yang belum terpenuhi atau jalur perpindahan tugas orang tua belum terpenuhi, kuota tersebut kemudian ditambahkan untuk jalur zonasi umum. Maka zonasi umum jumlahnya lebih besar dari 50 persen," urainya. (scp/alx/ard/nto)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Kamis 1 Juli 2021 halaman 04.