Breaking News:

Headline

Tetap Ada Tangan Subsidi Pemerintah, Masyarakat Kurang Mampu Bisa Bebas dari Pungutan PPN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bakal mengurangi beberapa barang/jasa yang selama ini bebas pajak pertambahan nilai (PPN).

Editor: Agus Wahyu
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bakal mengurangi beberapa barang/jasa yang selama ini bebas pajak pertambahan nilai (PPN). Barang/jasa yang akan dikecualikan itu tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), dan mulai dibahas bersama Komisi XI DPR RI.

"Pengurangan dan pengecualian fasilitas PPN akan mulai dirasionalkan. Di mana dari basis keadilan semuanya diberlakukan PPN, namun ada pula yang dikecualikan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/6/2021).

Perempuan yang akrab disapa Ani ini mengatakan, pengurangan dilakukan agar menciptakan prinsip keadilan. Kendati begitu, pemerintah masih memberikan fasilitas pengecualian terhadap barang-barang tertentu, seperti barang yang menjadi objek PDRB (hotel, restoran, parkir, taman hiburan), uang, emas batangan untuk cadangan devisa dan surat berharga; jasa pemerintahan umum uang tidak dapat disediakan pihak lain, dan jasa penceramah agama.

Selain itu, ada pula barang/jasa yang turut tak dipungut PPN, yakni barang/jasa yang mendorong ekspor baik di dalam dan di luar kawasan tertentu, hilirisasi SDA, serta kelaziman dan perjanjian internasional. "Kita juga menerapkan fasilitas PPN yang dibebaskan atas BKP/JKP (barang/jasa kena pajak) strategis dan diubah menjadi fasilitas PPN yang tidak dipungut," beber Sri Mulyani.

Sembako
Sementara untuk sembako, pendidikan, hingga kesehatan, pemerintah menegaskan akan mengenakan tarif lebih rendah dari tarif normal, atau bahkan sama sekali tak dipungut PPN. Hal ini mengafirmasi adanya PPN skema multi tarif. Dalam RUU yang disampaikan DPR, pemerintah menaikkan tarif PPN umum dari 10 persen menjadi 12 persen.

Kendati demikian, pihaknya memperkenalkan range tarif PPN yang lebar antara 5-25 persen. "Jadi sekali lagi kita bisa menggunakan tangan subsidi yaitu belanja negara dalam APBN dan tidak menggunakan PPN. Ini dalam rangka untuk compliance (kepatuhan) dan untuk memberikan targeting yang lebih baik," katanya Sri Mulyani.

Ia mengatakan pemerintah tetap akan memberikan fasilitas atau subsidi terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang atau jasa yang bakal menjadi objek pajak baru. Misalnya, pengecualian PPN bagi sembako dan sekolah.

Pengecualian itu merupakan rasionalisasi atas keadilan bagi masyarakat. Apalagi sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, pemberian fasilitas atau kompensasi subsidi PPN tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dengan kategori tidak mampu. Sedangkan, tarif PPN lebih rendah atau tarif PPN normal berlaku bagi barang/jasa terkait dengan harga yang terbilang mahal.

Batasan
Menkeu belum memerinci batasan atau threshold atas pengenaan PPN sembako, pendidikan atau kesehatan. Yang jelas, belanja perpajakan atau tax expenditure akan pemerintah keluarkan untuk barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat kurang mampu.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menilai pembahasan RUU KUP harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Mengingat masih berlangsungnya situasi pandemi, pemerintah diminta untuk tetap fokus pada penanganan masalah kesehatan dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional. (ktn/kpc)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Selasa 29 Juni 2021 halaman 03.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved