Breaking News:

25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftar Lengkapnya

25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftar Lengkapnya

Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA/ Almurfi Syofyan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ditemui di Pendapa Pemkab Klaten, Rabu (16/6/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, SEMARANG - Sebanyak 25 wilayah dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah masuk zona merah Covid-19.

Ke-25 wilayah yang masuk zona merah Covid-19 ini diantaranyaGrobogan, Demak, Jepara, Kota Semarang, Pati, Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Kebumen, Rembang, Wonogiri, Brebes.

Kemudian, Kendal, Batang, Kabupaten Semarang, Karanganyar, Purworejo, Kudus, Blora, Banjarnegara, Cilacap, Kabupaten Tegal, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Sedangkan 10 wilayah yang masuk zona orange atau beresiko sedang yakni Kota Tegal, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, Kota Magelang, Salatiga, Solo, Boyolali dan Klaten.

Banyaknya wilayah yang masuk zona merah Covid-19 di Jawa Tengah ini mendapatkan perhatian serius dari Ganjar Pranowo.

Akan ada instruksi khusus bagi bupati dan wali kota yang wilayahnya masuk zona merah Covid-19, termasuk di dalamnya pelaksanaan micro lockdown tingkat RT.

"Nanti saya kirim surat instruksi khusus. Sebelumnya kan hanya surat edaran tapi rasanya kurang maksimal," kata Ganjar, Senin (28/6/2021) seperti yang dikutip Tribunjogja.com dari Tribunjateng.com.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Positif Covid-19, Sempat Meriang Hingga Sesak Nafas

"Kemarin ada 5.700 yang zona merah. Saat ini ada 7.000 lebih RT berstatus zona merah," jelasnya.

Micro lockdown bisa dilakukan dengan bantuan Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri) untuk menjaga wilayah serta berpatroli untuk mengingatkan warga setempat menaati protokol kesehatan.

Selain itu, dalam instruksi gubernur yang akan dikeluarkan juga akan memuat agar bupati dan wali kota memiliki satu kesepahaman atau aturan yang sama dalam penanganan covid.

"Pembatasan tidak bisa optimal jika dilakukan hanya wilayah teritorial atau satu pemerintahan saja," ujarnya.

Misalnya aturan terkait penutupan objek wisata atau tempat yang bisa menimbulkan keramaian. Jika satu daerah menutup tapi daerah lain membuka, nantinya akan terjadi mobilitas masyarakat.

Begitu juga dengan instruksi terkait fasilitas kesehatan. Jika satu daerah membangun tempat isolasi terpusat, tapi daerah lain tidak nantinya akan terjadi penumpukan pasien di satu daerah saja. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved