Breaking News:

Awas Hati-hati, Pinjol Ilegal Masih Merebak

Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK sejak 2018 hingga Juni 2021 ini mengaku, telah memblokir 3.193 pinjol ilegal yang beredar di masyarakat.

Editor: Agus Wahyu
istimewa
Sosialisasi dan edukasi melalui videotron - Upaya OJK DIY untuk mengatasi maraknya pinjaman dan investasi ilegal di wilayah Yogyakarta. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kehadiran fintech p2p lending atau sering dikenal dengan pinjol ilegal masih merebak di kalangan masyarakat. Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK sejak 2018 hingga Juni 2021 ini mengaku, telah memblokir 3.193 pinjol ilegal yang beredar di masyarakat.

Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), sepanjang tahun 2021 sudah ada 447 fintech yang ditutup. Rinciannya, 191 fintech ditemukan melalui filesharing, 105 fintech melalui aplikasi, 76 fintech yang ada di media sosial, dan 75 fintech yang menjalankan operasinya di website.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing mengungkapkan, sejatinya pinjol bisa tidak menyengsarakan masyarakat karena membantu mendanai kebutuhan masyarakat. Ia merujuk pada data OJK yang saat ini jumlah nasabah fintech mencapai 60 juta, dengan pinjaman dana akumulatif bisa mencapai sekitar Rp150 triliun.

“Yang menyengsarakan itu kalau masyarakat masuk ke pinjol ilegal,” ujar Tongam dalam webinar, Senin (21/6/2021).

Selama ini, Satgas Waspada Investasi mengatasi maraknya pinjol ilegal ini dari dua sisi, yaitu sisi pelaku dan sisi pemakai. Tongam bilang, dari sisi pelaku, pihaknya selalu melakukan patroli siber bersama dengan kominfo dan memblokir situs yang dikenali sebagai pinjol ilegal.

“Dengan patroli ini, situs pinjol ilegal ini secara harian kami blokir sebelum ada yang akses. Namun, kita blokir hari ini, besoknya bikin yang baru. Makanya sangat sulit bagi kami kalau cuma memberantas dari sisi pelaku,” tambah Tongam.

Kalau dari sisi peminjam, Tongam mengatakan literasi kepada masyarakat masih sangat diperlukan. Ada dua tipe masyarakat yang ada saat ini yaitu masyarakat yang memang tidak mengetahui terkait status ilegal dari pinjol dan masyarakat yang terpaksa meminjam karena kebutuhan dana. Ia juga bilang selama ini pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar meminimalkan pinjaman ke pinjol ilegal.

Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Teguh Arifiadi sepakat bahwa edukasi bagi masyarakat terkait pinjol ilegal itu menjadi hal utama dalam pemberantasannya. Menurut dia, masyarakat perlu mengenali ciri-ciri fintech ilegal serta mengetahui risiko dari penggunaan pinjol ilegal. (ktn)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Selasa 22 Juni 2021 halaman 03.

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved