Breaking News:

Bank BPD DIY dan KPPN Gelar FGD Kanal Pembayaran Internet Banking Pajak Belanja Pemda

Seluruh Pemda DIY telah mengimplementasikan CMS untuk transaksi belanja seluruh OPD bahkan sampai ke tingkat Kapanewon dan Kelurahan

ist
Bank BPD DIY dan KPPN Gelar FGD Kanal Pembayaran Internet Banking Pajak Belanja Pemda 

TRIBUNJOGJA.COM - Dalam rangka implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah), Pemda DIY, Pemkab dan Pemkot di wilayah DIY telah membentuk Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan melibatkan Bank BPD DIY dalam keanggotaan tim tersebut.

Untuk menyamakan frekuensi Bank BPD DIY dan KPPN Khusus Penerimaan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai transaksi non tunai Pemda melalui Kanal Internet Banking Pajak Belanja Pemda (SP2D Online) antara Kementrian Keuangan dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY yang digelar di Hotel Santika Premiere Yogyakarta (18/06/2021).

Kegiatan FGD dihadiri oleh Kepala KPPN Khusus Penerimaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Imam Subagyo, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Sahat M.T. Panggabean, Kepala KPPN, BPKA DIY, Kepala BKAD/BPKAD Kabupaten/Kota.

Inisiasi perluasan kanal dilakukan pula dengan menggandeng e-Commerce dan Fintech, hal tersebut dilakukan Bank BPD DIY untuk menyediakan ekosistem digital system pembayaran dengan memanfaatkan seluruh channel bank untuk pembayaran penerimaan daerah (Pajak dan Retribusi).

Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad  mengungkapkan bahwa SP2D Online Bank BPD DIY adalah fasilitas yang mengintegrasikan sistem keuangan Pemerintah Daerah dengan sistem Bank BPD DIY.

“Dengan SP2D online, perintah pencairan SP2D bisa dikirimkan melalui jaringan internet sehingga dapat langsung divalidasi oleh petugas bank BPD DIY. Dengan SP2D online, pencairan SP2D dapat berjalan secara cepat, mudah, dan akurat. Bank BPD DIY juga telah mengimplementasikan SP2D online bersama dengan 18 Bank lain di Indonesia.” tuturnya.

Ia menambahkan “SP2D online menunjukkan komitmen bank BPD DIY untuk all-out dalam mendukung upaya pemerintah mendorong implementasi digitalisasi daerah, sebagaimana tertuang dalam Keppres No 3 tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Pada) . Bank BPD DIY dipercaya oleh pemerintah daerah sebagai bagian dalam Tim P2DD”.

Sementara Sahat M.T. Panggabean Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY menyampaikan bahwa Kegiatan Uji Coba SP2D Online ini melibatkan 32 bank persepsi, 6 diantaranya telah Live, yaitu: Bank DKI, Bank Sumut, Bank Nagari, Bank Riau Kepri, BJB, dan BPD DIY.

“Kegiatan FGD ini penting untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang muncul terkait Penyetoran Pajak ke Kas Negara, antara lain: pengendapan dana pajak, penyetoran pajak terlambat, dan penyetoran dilakukan secara manual. Penerapan SP2D online memberikan banyak manfaat baik bagi Bank Persepsi, bagi Pemda, maupun pemerintah Pusat. Meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran SP2D, dimana dana dapat diterima oleh pihak ketiga secara cepat (realtime dan online), serta bisa mempercepat penyaluran anggaran belanja daerah secara realtime dan online serta memudahkan monitoring oleh Pemda,” ungkap Sahat.

Perkembangan implementasi transaksi penerimaan daerah terdiri dari pengeluaran dan penerimaan. Dari sisi pengeluaran/belanja terdiri dari CMS, SP2D Online, dan Integrasi CMS (Pemkab Sleman).

Seluruh Pemda DIY telah mengimplementasikan CMS untuk transaksi belanja seluruh OPD bahkan sampai ke tingkat Kapanewon dan Kelurahan. Untuk SP2D online telah diimplementasikan oleh Pemkab Sleman dan Kulon Progo.

Sedangkan dari sisi penerimaan Bank BPD DIY melayani penerimaan melalui Channel Bank (Teller,Mobile Banking,Laku Pandai,EDC,Mpos dsb), Channel e-commerce (tokopedia), Channel Fintech (Gojek,Link aja), dan Channel QRIS (Penerimaan non billing).

Fasilitas yang dapat dimanfaatkan melalui SP2D online di antaranya pencairan SP2D secara digital baik ke rekening BPD DIY maupun antar bank, cek mutasi dan saldo rekening kas daerah, dan pembayaran pajak.

Saat ini SP2D online Bank BPD DIY telah digunakan oleh Pemkab Kulon Progo dan Pemkab Sleman. (rls)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved