Breaking News:

Headline

Pemerintah Janjikan Insentif untuk Barang Kena PPN

Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo menyatakan pemerintah tak akan memungut PPN untuk bahan pokok (sembako)yang banyak dibeli masyarakat umum.

Editor: Agus Wahyu
TRIBUNJOGJA.COM / Maruti Asmaul Husna Subagio
ILUSTRASI penjual sembako di Pasar Beringharjo. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako yang banyak dibeli masyarakat umum. Dia mengaku pembuat kebijakan paham betul, masyarakat membutuhkan dukungan kemampuan membeli (purchasing power), utamanya saat pandemi Covid-19.

"Yang kita coba bangun adalah kita memahami betul, tidak semua barang/jasa memiliki kelas yang sama. Ada kelas barang yang memang perlulah dimanfaatkan siapapun juga," kata Suryo dalam diskusi virtual, Rabu (16/6/2021).

Suryo menuturkan, pemerintah akan hadir untuk meringankan beban masyarakat dalam membeli bahan pokok alih-alih memungut pajak barang/jasa tertentu. Kemungkinan, kata Suryo, pemerintah akan mengenakan pajak yang lebih rendah untuk barang-barang tertentu yang selama ini bertarif PPN 10 persen, atau bahkan memberikan insentif.

"Misalnya sembako, seperti apa nih kita memberikan treatment. Kemungkinannya dengan tarif lebih rendah atau bisa kita berikan insentif malahan," ungkap Suryo.

Kendati demikian, hal-hal tersebut masih dibahas di internal Kemenkeu sebelum dibawa ke DPR. Pembahasan meliputi jenis-jenis sembako yang akan kena PPN, besaran tarif, hingga titik pengenaan PPN di berbagai pusat penjualan.

Dia mengaku, penentuan titik pemungutan PPN menjadi yang paling sulit untuk didiskusikan. Pemerintah harus membahas secara komprehensif agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan.

"Yang paling susah membatasi, nih. Barang yang sama di titik mana, menjadi ini (dipajaki) atau menjadi enggak (dipajaki). Ini yang tadi saya sampaikan, forumnya nanti kita diskusi," jelas Suryo.

Tapi yang jelas, pemerintah tidak akan memunculkan kebijakan PPN baru ini saat pandemi, saat masyarakat masih berjuang untuk bangkit. "Pemerintah mengamankan dulu. Enggak mungkin lah pada waktu ngamanin tiba-tiba kita timpal lagi. Masyarakat sehat dulu dengan beberapa dukungan yang diberikan, stabilitas terjaga, dan ekonomi tumbuh. Jadi masalah batasannya seperti apa dan implementasinya nanti terbuka untuk diskusi," tandas Suryo.

Untuk rakyat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani membeberkan besaran anggaran kesehatan untuk membiayai vaksinasi Covid-19, perawatan, hingga santunan tenaga kesehatan saat pandemi Covid-19. Bendahara negara ini menyebut, anggaran itu diperoleh dari beberapa penerimaan negara seperti pajak, bea cukai dan PNBP. Anggaran juga didapat dari pinjaman pemerintah.

Dia lantas menegaskan, pajak yang dibayar oleh rakyat tetap kembali kepada rakyat. "Pajak yang Anda bayar adalah bagian dari APBN yang manfaatnya kembali untuk rakyat Indonesia," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram-nya, dikutip Kompas.com, Rabu (16/6/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, anggaran kesehatan yang digelontorkan pemerintah untuk menghadapi Covid-19 pada tahun 2022 mencapai Rp170 triliun. Jika dirinci, anggaran vaksin Covid-19 yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat sebesar Rp58,1 triliun. Kemudian anggaran perawatan Rp32,33 triliun, anggaran testing dan tracing Rp6,68 triliun, dan insentif untuk tenaga medis Rp16,83 triliun.

Selanjutnya, insentif perpajakan yang terdiri dari pembebasan PPN dan bea masuk produk kesehatan Rp20,85 triliun, biaya operasi kesehatan vaksinasi/APD Rp3,3 triliun, serta sarana dan prasarana alkes Rp1,60 triliun. "Penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp14,86 triliun, Satgas BNPB Rp0,86 triliun, dan penelitian dan komunikasi Rp1,17 triliun," beber Ani.

Lebih lanjut dia menyatakan, APBN atau keuangan negara hadir untuk melindungi rakyat dari ancaman Covid-19 dan memulihkan ekonomi, sehingga perlu dijaga kesehatannya. (kpc/tribunjogja)

Baca Tribun Jogja edisi Kamis 17 Juni 2021 halaman 03.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved