Telepon Presiden Jokowi ke Kapolri jadi Trigger Pemberantasan Pungli dan Premanisme

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Telepon Presiden Jokowi ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal keluhan pungli yang dilakukan oleh preman menjadi trigger pemberantasan premanisme dan pungutan liar di Tanah Air.

Kapolri langsung merespon telepon Presiden Jokowi tersebut dengan memerintahkan jajarannya di seluruh Polda untuk melakukan operasi pemberantasan pungli dan premanismen.

Operasi pemberantasan pungli dan premanisme mulai dilaksanakan oleh jajaran kepolisian pada Jumat (11/6/2021) kemarin.

"Asop Kapolri akhirnya memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia untuk melakukan operasi terhadap premanisme," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Menurut Argo, intruksi ini merupakan tindak lanjut permintaan presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menelpon Kapolri Jenderal Polisi Listyo untuk memberantas aksi premanisme.

"Jadi kemarin bapak Presiden sempat ada di Tanjung Priok kemudian sempat mengadakan dialog di sana, dan ternyata ada keresahan yang disampaikan oleh sopir kontainer," jelasnya.

Argo menyampaikan pihaknya melalui Polda Metro Jaya juga telah mengamankan 49 orang yang diduga melakukan pemerasan dan pungli di wilayah Tanjung Priok.

"Modus yang dilakukan para preman tersebut adalah meminta uang tip kepada supir sebesar Rp 10 ribu hingga Rp20 ribu.

Ini menjadi tugas pokok Polri, kita juga sudah mengirimkan surat ke Polda-Polda, Polda Jawa Timur juga nanti akan terima suratnya langsung bertindak," jelasnya.

Lebih lanjut, Argo menyatakan pihaknya akan menindak tegas praktek premanisme agar tak terus berkembang.

"Tidak hanya Pelabuhan saja tapi di tempat lain yang memang terjadi pemerasan ataupun pungli seperti itu akan kita lakukan penindakan," tandasnya.

Sebagai informasi, tindakan preventif yang telah dilakukan Polri adalah menggandeng Babinsa dan Babinkabtimas.

Selain itu, menggerakkan Polres dan Polsek untuk memberikan edukasi untuk mencegah adanya terorisme.

Baca juga: Saber Pungli Satreskrim Polresta Yogyakarta Pastikan Jukir Nuthuk Parkir Diproses Hukum

Baca juga: Kapolri Akan Tegur Kapolda dan Kapolres yang Belum Tindak Premanisme

Sebelumnya, Presiden Jokowi menemui para sopir di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja.

Dalam pertemuan tersebut, para sopir mengeluhkan banyaknya pungli yang dilakukan oleh para preman di kawasan JICT dan pelabuhan Tanjung Priok.

Saat itu, Presiden Jokowi langsung menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas pungli dan premanisme.

Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan operasi di kawasan yang dikeluhkan oleh para sopir kontainer.

Hasilnya, 24 preman yang diduga terlibat pungutan liar di kawasan Tanjung Priok.

Penangkapan para preman yang meresahkan sopir kontainer ini bermula saat Presiden Jokowi menemui secara langsung para sopir kontainer yang ada di JICT dan Terminal Petik Kema Koja pada pada Kamis (10/6/2021) pagi.

Di depan para sopir, Presiden Jokowi memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang dihadapi saat bekerja.

Para sopir kontainer pun kompak mengeluhkan soal pungutan liar yang dilakukan oleh para preman.

Mendengar keluhan para sopir tersebut, Presiden Jokowi langsung memanggil ajudannya Kolonel Pnb. Abdul Haris.

Lantas Presiden Jokowi meminta ajudannya menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon.

Saat telepon tersambung, presiden langsung meminta Kapolri menyelesaikan masalah tersebut.

"Pak Kapolri selamat pagi," sapa Presiden.

"Siap, selamat pagi Bapak Presiden," jawab Kapolri di ujung telepon dikutip dari Sekretariat Presiden.

"Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," jelas Presiden.

"Siap," jawab Kapolri.

"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden,

"Siap Bapak," jawab Kapolri.

Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah menangkap situasi yang ada dan apa yang diinginkan oleh para sopir kontainer.

Presiden juga menegaskan bahwa dirinya akan terus mengikuti proses ini sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan.

"Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan.

Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial.

Keluhan-keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," tandasnya.

Sebelumnya, sebuah cuitan berisi video curhat seorang sopir kontainer sempat viral di Twitter.

Dalam video yang diunggah ulang oleh akun @ferry_kdg di Twitter itu, sopir minta perhatian ke Presiden Jokowi untuk menertibkan tiga depo yaitu Fortune, Dwipa dan New Priok Container Terminal One (NCPT 1).

"Andai saja statusku dibaca oleh Pak Presiden, saya tidak minta apa-apa tidak minta uang, tidak minta mobil, tidak minta kekayaan ke Pak Presiden. Cuma satu tolong bubarkan Depo Fortune, NPCT 1, sama Depo Dwipa," demikian rintihan sopir dalam video tersebut.

Sopir tersebut juga merasa kemacetan parah di Tanjung Priok telah berdampak pada pendapatan dan nafkah yang ia berikan ke keluarga. Demikian juga dengan pungli yang kerap dilakukan oleh sejumlah depo kontainer.

"Tolong pak, saya mohon tolong dengan sangat hormat saya ke pak Presiden, sakit pak dimarahin istri terus, pulang gak pernah bawa duit. Jalannya macet mulu, sama itu bertiga (depo), enggak G Fortune ya Dwipa, ya NPCT 1 pak. Sakit pak, setoran banyak, order banyak tapi gak _muter_, karena mandek jalannya Pak. Saya mohon Pak tolong dengarkan keluhan _driver_ Tanjung Priok pak," ujar sopir dalam narasi video yang telah dicuit ulang sebanyak 4.165 kali dan disukai 8.846 kali itu.

Polisi Langsung Amankan 24 Preman

Telepon Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal pungli terhadap sopor kontainer langsung direspon jajaran kepolisian.

Setelah Presiden Jokowi menghubungi Kapolri, polisi langsung melakukan operasi premanisme di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (10/6/2021) siang.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan 24 orang yang diduga melakukan pungutan liar seperti yang dikeluhkan oleh para sopir kontainer.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan mengatakan 24 orang yang telah diamankan polisi diduga terlibat kasus pungutan liar (pungli) terhadap sopir truk kontainer.

"Sudah kita amankan ada 24, lagi kita periksa secara intensif, dari dua lokasi," kata Guruh dalam keterangannya resminya pada Kamis (10/6/2021).

Guruh menjelaskan penangkapan terhadap 24 orang itu dilakukan setelah polisi melakukan operasi penyisiran di dua lokasi yakni di Depo PT Greating Fortune Container (GFC) dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta.

Guruh mengatakan nasib 24 orang yang diamankan tersebut saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara.

Penangkapan 24 orang tersebut diketahui bermula ketika Presiden Jokowi berdialog dengan para sopir truk kontainer di Terminal Tanjung Priok pada Kamis pagi.

Dari pengakuan salah satu sopir, bahwa aksi pemalakan yang dilakukan para preman sering sekali menimpa para sopir truk kontainer di Tanjung Priok.

Para preman tersebut kerap merampas barang yang menempel di kendaraan seperti ban, aki, dan lainnya.

Tak hanya itu, mereka kadang juga merampas ponsel, dompet sampai uang jalan para sopir truk kontainer.

Dari penyelidikan tersebut, selain menangkap 24 orang, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp664.000, 4 unit handy talky (HT), 9 unit ponsel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Polisi Mulai Gelar Operasi Pemberantasan Pungli dan Premanisme di Seluruh Indonesia