Breaking News:

Headline

Puluhan Tenaga Psikologi Klinis Adukan Status Kontrak Kerja ke DPRD

Puluhan tenaga psikologi klinis dari berbagai Puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggeruduk kantor DPRD DIY.

TRIBUNJOGJA/ Miftahul Huda
Suasana audiensi para tenaga psikoligi klinik puskesmas di ruang rapat DPRD DIY, Jumat (11/6/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan tenaga psikologi klinis dari berbagai Puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Jumat (11/6/2021). Kedatangan para tenaga psikologi klinis ke gedung wakil rakyat itu untuk memperjuangkan nasib mereka di sejumlah puskesmas. Selama hampir dua dekade ini status mereka hanya sebagai tenaga kontrak.

Sementara di satu sisi, gempuran dari tenaga psikologi klinik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kian mematahkan asa mereka untuk mendapat status kepegawaian yang layak.

Ketua Organisasi Ikatan Psikologi Klinis DIY, Siti Nurbayatun, mengatakan, tujuan dirinya datang ke kantor DPRD DIY untuk menyampaikan beberapa keluh kesah. Siti menilai para tenaga psikologi klinik saat ini telah berjuang mulai dari tahun 2004.

Sejak 17 tahun tersebut tenaga, waktu dan pikiran mereka curahkan untuk melayani persoalan gangguan kejiawaan pada masyarakat yang membutuhkan. "Mereka berjuang sejak 2004. Tentunya memang kalau kontrak habis perpanjang lagi, begitu seterusnya. Tidak jelas status kepegawaiannya," katanya, saat audiensi berlangsung di ruang rapat dewan, Jumat (11/6/2021).

Ia menjelaskan, puskesmas DIY khusunya di wilayah Kabupaten Sleman menjadi percontohan atas keberhasilan para ahli psikolog yang merintis gagasan pembentukan tenaga psikologi klinis di puskesmas.
"Sempat menjadi perhatian Presiden. Bahkan Sleman waktu itu mendapat penghargaan," jelasnya.

Akan tetapi, menurutnya hal itu tak membuat status kepegawaian para tenaga psikologi klinis itu berubah menjadi lebih baik. Hal itu dibenarkan oleh salah satu tenaga psikologi klinis Puskesmas Ngaglik II, Kabupaten Sleman bernama Amalia.

Menurutnya, profesinya saat ini menjadi goalkeeper dalam hal pelayanan kesehatan jiwa. Para tenaga psikologi klinis Puskesmas dijelaskan olehnya sebagai promotor terkait kesehatan jiwa masyarakat.

Selain itu pihaknya juga turut mengawal UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang kesehatan jiwa yakni berkaitan dengan diagnosa dan rehabilitasi masyarakat yang memiliki gangguan jiwa. "Keberadaan psikolog klinis di Puskesmas juga mencegah terjadinya kenaikan pasien gangguan jiwa," jelasnya.

Akan tetapi, dirinya merasa sedih lantaran para psikolog klinis Puskesmas tersebut 70 persen status kepegawaiannya masih berupa pegawai kontrak. Dari dasar tersebut, Amalia meminta supaya pemerintah menerbitkan aturan baru agar kesejahteraan para tenaga psikologi klinis tersebut lebih terjamin.

"Kami meminta Presiden terbitkan aturan pengangkatan ASN khusus psikologi klinik Puskesmas dengan batas usia 40 tahun," terangnya.

Halaman
12
Penulis: Miftahul Huda
Editor: Agus Wahyu
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved