Breaking News:

Yogyakarta

357 Badan Publik di DIY Ikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Daerah (KID) DIY kembali menggelar monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi terhadap badan publik yang ada di DIY.

TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Komisi Informasi Daerah (KID) DIY kembali menggelar monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi terhadap badan publik yang ada di DIY. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi Informasi Daerah (KID) DIY kembali menggelar monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi terhadap badan publik yang ada di DIY.

Langkah ini menjadi satu di antara upaya penting guna menjamin pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kehidupannya.

Serta mendorong percepatan dan peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik pada badan publik.

"Untuk mengukur sejauh mana kepatuhan badan publik maka dilakukan monitoring dan evaluasi. Kita akan mendorong percepatan dan proses peningkatan keterbukaan informasi publik," terang Koordinator Bidang Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi KID DIY, Sri Surani dalam jumpa pers yang digelar di Diskominfo DIY, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: 27 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kulon Progo Ikuti Sosialisasi Alat Pencacah Daun Jati

Adapun jumlah badan publik yang sudah melakukan registrasi sampai masa pendafataran ditutup adalah sebesar 357 dari total keseluruhan badan publik berjumlah 385 lembaga.

Artinya telah ada 92,73 persen badan publik yang telah melakukan registrasi.

Jumlah tersebut dikatakan meningkat, sebab di tahun 2020 lalu tercatat ada sebesar 89,56 persen badan publik yang melakukan registrasi.
Rani menjelaskan, badan publik tersebut dikelompokkan menjadi 10 klaster.

Meliputi pemerintah kabupaten/kota se DIY, OPD Pemda DIY, OPD pemerintah kabupaten/kora, badan non struktural, OPD kapanewon/kemantren, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga vertikal, partai politik, dan BUMD.

Dari 10 klaster tersebut, ada sejumlah klaster yang kepersertaannya perlu ditingkatkan. Yakni BUMD dan partai politik.

Rani merinci, dari 10 parpol yang ada di DIY, hanya tiga yang mendaftar untuk mengikuti monev. Sedangkan untuk BUMD,  dari 17 BUMD ada 14 yang mendaftar.

Baca juga: Cerita Warga DI Yogyakarta yang Tercekik Pinjaman Online Ilegal, Gali Lubang Tutup Lubang

Halaman
12
Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved