Breaking News:

Pendidikan

Puluhan Siswa SD dan SMP di Kulon Progo Putus Sekolah pada 2020

Penyebab siswa putus sekolah disebabkan dari beberapa faktor. Diantaranya sudah tidak ingin sekolah, faktor keluarga dan ekonomi. 

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Gaya Lufityanti
Tribun Jogja/ Suluh Pamungkas
Ilustrasi pendidikan 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo mencatat sebanyak 10 siswa Sekolah Dasar (SD) dan 17 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) putus sekolah pada 2020 lalu. 

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Arif Prastowo mengatakan 10 siswa SD yang putus sekolah ada di Kapanewon Sentolo empat orang, Kalibawang empat orang, Lendah satu orang dan Nanggulan satu orang. 

Sementara 17 siswa SMP yang putus sekolah dari Kapanewon Kalibawang lima orang, Galur empat orang, Panjatan tiga orang, Kokap tiga orang, Sentolo satu orang dan Temon satu orang. 

Baca juga: Bupati Kulon Progo Pantau Uji Coba PTM di TK, SD dan SMP

"Sementara untuk siswa yang putus sekolah di tahun 2021 ini, kami belum punya datanya," ucapnya saat dihubungi, Rabu (9/6/2021) . 

Arif menyampaikan bagi anak yang putus sekolah karena sesuatu hal, pihaknya menyarankan untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya secara non formal baik melalui paket A maupun paket B.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Eko Teguh Santosa menambahkan penyebab siswa putus sekolah disebabkan dari beberapa faktor. 

Diantaranya sudah tidak ingin sekolah, faktor keluarga dan ekonomi. 

Selain itu adanya pandemi COVID-19 juga menjadi penyebabnya karena ekonomi masyarakat mengalami penurunan misalnya banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga orangtuanya tidak memiliki pekerjaan. 

Baca juga: Pemkab Kulon Progo Terima Kunjungan Tim Penilai Lomba Tingkat DIY 2021 untuk Klarifikasi Lapangan

"Karena tidak memiliki pekerjaan menjadikan penghasilan orangtuanya tidak jelas untuk  memenuhi biaya hidup anaknya," jelasnya. 

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi IV DRPD Kulon Progo, Istana meminta Disdikpora setempat harus segera melacak dan melakukan jemput bola. 

Sebab, program wajib belajar harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan secara mutlak. 

Terkait hal itu, Istana juga meminta untuk Disdikpora Kulon Progo meningkatkan kinerjanya. ( Tribunjogja.com

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved