Breaking News:

Tanggapan Pemda DIY Terkait Permintaan Komnas HAM untuk Beri Penjelasan Aturan Pembatasan Demo

Ada sejumlah pasal dalam Pergub Nomor 1/2021 yang disoroti Komnas HAM karena dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi.

Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji 

 Hanya saja ada lima kawasan yang mendapat pengecualian untuk menggelar unjuk rasa.

Di dalamnya termasuk kawasan Malioboro yang dianggap sebagai obyek vital nasional pariwisa.

Menurut Aji, penentuan itu telah mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Yakni Keputusan Presiden Nomor 63/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata.

"Tujuannya kita ini adalah menertibkan. Kita tidak melarang orang berunjuk rasa. Orang berunjuk rasa itu dijamin oleh Undang-Undang," paparnya.

( tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved