Breaking News:

Tanggapan Pemda DIY Terkait Permintaan Komnas HAM untuk Beri Penjelasan Aturan Pembatasan Demo

Ada sejumlah pasal dalam Pergub Nomor 1/2021 yang disoroti Komnas HAM karena dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi.

Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memberikan tanggapan terkait permintaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk memberikan penjelasan soal aturan pembatasan demonstrasi.  

Sebelumnya, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, menilai bahwa Peraturan Gubernur (Pergub)  DIY Nomor 1/2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka bertentangan dengan hak kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Pernyataan Choirul tersebut tertuang dalam Surat Nomor 422/K-PMT/VI/2021 yang dikirim Komnas HAM kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X untuk menanggapi aduan yang dilayangkan oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) terkait ditekennya Pergub Nomor 1/2021.

Baca juga: Kronologi Pria Misterius Serang Mapolresta Yogya,Acungkan Parang ke Polisi hingga Akhirnya Diringkus

Baca juga: 10 Pelaku Pengeroyokan Remaja di Dekat JNM Dibekuk, 2 Pelaku Terpaksa Ditembak Karena Nekat Melawan

Ada sejumlah pasal dalam Pergub Nomor 1/2021 yang disoroti Komnas HAM karena dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi.

Pertama pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa kawasan Malioboro dikecualikan sebagai ruang untuk penyampaian pendapat di muka umum.

Padahal beberapa institusi negara seperti gedung DPRD DIY dan kantor Pemda DIY berada di kawasan tersebut.

"Aturan ini berpotensi membungkam kritik masyarakat kepada pemerintah karena menutup secara langsung akses warga negara terhadap institusi politik tersebut dalam menyampaikan pendapat," ungkap Choirul dalam surat resminya.

Kemudian, pada Pasal 10, 11, dan 12, Pergub ini memberi kewenangan pada TNI untuk terlibat dalam aktivitas menyampaikan pendapat di ruang umum. Baik dalam hal pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

Pasal dalam Pergub tersebut dinilai bertentangan dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat karena tidak ada ketentuan yang mmembuat keterlibatan TNI dalam aktivitas penyampaian pendapat di muka umum.

Hal ini dikhawatrikan akan memunculkan dwifungsi ABRI seperti pada masa orde baru.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved