Breaking News:

Hukum

PN Wates Gelar Sidang Praperadilan Kasus Peredaran Jamu yang Diduga Mengandung Bahan Kimia

PN Wates menggelar sidang praperadilan atas kasus peredaran jamu yang diduga mengandung bahan kimia dan sudah dilarang untuk diedarkan.

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Gaya Lufityanti
Pixabay.com / succo
Ilustrasi hukum 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pengadilan Negeri (PN) Wates menggelar sidang praperadilan atas kasus peredaran jamu yang diduga mengandung bahan kimia dan sudah dilarang untuk diedarkan.

Antara tersangka K sebagai pemohon dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta sebagai termohon. 

Juru Bicara Pengadilan Negeri Wates, Edy Sameaputty mengatakan terdapat dua dasar gugatan praperadilan dalam sidang ini yakni penetapan tersangka atas dirinya tidak sah dan penyitaan barang bukti sebanyak 25 dus jamu tidak sah. 

"Sidang praperadilan ini didaftarkan sejak 24 Mei 2021. Hari ini sudah sidang kedua. Sidang pertama pada 7 Juni 2021 dengan agenda pembacaan surat permohonan. Lalu sidang kedua pada hari ini jawaban termohon," katanya saat dihubungi, Selasa (8/6/2021). 

Baca juga: Jika Pedagang Nuthuk Harga Ngeyel, Sandi: Bisa Diproses Hukum

Sementara itu, pada 9 Juni 2021 besok akan dilanjutkan sidang ketiga dengan agenda replik pemohon. 

Edy menjelaskan kasus ini bermula ketika tersangka bernisial K warga Kasihan, Bantul yang mengedarkan jamu dengan merek "Jawa Dwipa Cap Tawon Klanceng" yang diproduksi oleh CV PH yang beralamat di Provinsi Jawa Timur. 

Kemudian pada 26 Januari 2021 jamu itu diedarkan oleh K ke seorang perempuan, NH yang berjualan jamu di wilayah Ngulakan, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo

"Saat mengedarkan itu juga tersangka ditangkap," kata Edy yang juga menjabat sebagai hakim di PN Wates ini. 

Dikarenakan peredaran jamu terjadi di Kulon Progo maka kasus tersebut ditangani oleh PN Wates. 

Baca juga: Status Hukum Pengemudi Mobil VW Beetle yang Terobos Penyekatan Mudik

Menurut ahli yang diperiksa oleh BBPOM, jamu tersebut dilarang diedarkan karena mengandung obat kimia yang harus disertai dengan resep dokter yaitu Paracetamol dan Dexamethason. 

Sebab apabila dikonsumsi dalam jangka panjang obat Paracetamol dapat menyebabkan kerusakan hati.

Serta Dexamethason akan memberikan efek muka yang membulat (moonface), osteoporosis dan kerusakan ginjal kepada orang yang mengonsumsinya. 

Oleh sebab itu, dalam kasus ini apabila tersangka terbukti bersalah maka dikenakan pasal 196 dan 197 Undang-undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal masing-masing 10 tahun dan 15 kurungan penjara. ( Tribunjogja.com

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved