Breaking News:

Bisnis

Kadin DIY Meminta Penyaluran Dana PEN Dapat Lebih Luwes

Pengusaha memerlukan kemudahan peraturan perbankan untuk penyaluran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penulis: Santo Ari
Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - Di masa pandemi COVID-19 saat ini pengusaha di DIY sangat membutuhkan kucuran modal kerja.

Selain itu, dalam prosesnya para pengusaha ini juga memerlukan kemudahan peraturan perbankan untuk penyaluran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY berharap ada solusi dari regulator industri jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya dalam mengakses dana Pemulihan Ekonomi Nasional agar bisa diserap secara optimal oleh pelaku usaha atau pengusaha.

Wakil Ketua Bidang Keuangan, Perbankan, Keuangan Syariah dan Pasar Modal, Kadin DIY, Wawan Hermawan mengatakan bahwa penyerapan dana PEN di DIY masih relatif cukup rendah.

Baca juga: Kadin DIY Dorong UKM, Industri Kreatif, dan Pariwisata Terus Bergerak

Sebab bank penyalur dana PEN sendiri, seperti Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak memiliki suatu program tertentu dalam penyalurannya dan cenderung masih normatif.  

Menurutnya, jika posisi perbankan penyalur PEN yang telah ditunjuk pemerintah pusat lebih fleksibel dalam menggunakan mekanisme penyaluran PEN tersebut, maka perekonomian akan lebih hidup.

"Sebagai contoh, kondisi pengusaha di DIY masih sulit sedangkan relaksasi akan berakhir sementara pengusaha butuh modal memasuki awal semester II 2021. Beban yang ditanggung pengusaha cukup berat, mulai dari pembayaran THR kepada karyawannya, pembayaran kreditnya harus lancar dan sebagainya sehingga semakin mempersulit kondisi keuangannya," ujarnya Selasa (8/6/2021).  

Ia memperkirakan akan banyak perusahaan-perusahaan di DIY yang gagal bayar dalam kreditnya jika penyaluran dana PEN tidak dilakukan secara tepat dan optimal.

Agar penyaluran dana PEN dapat optimal, pihaknya pun sudah banyak berembuk dengan para akademisi, Bank Indonesia (BI), OJK maupun bank Himbara agar lebih mempermudah atau ada keberpihakan kepada pengusaha.

Baca juga: Kadin DIY Lihat Adanya Antusiasme Vaksin Gotong-royong di Kalangan Pengusaha

"Jadi jangan aturannya terlalu ketat tetapi lebih luwes sehingga memungkinkan penyaluran dananya lebih baik," terangnya.

Menurut Wawan, saat ini pengusaha di DIY sangat membutuhkan kucuran modal sehingga butuh uluran tangan dari perbankan yang sedang melakukan relaksasi.

Namun, sayangnya aturannya cukup ketat seperti pembiayaan yang sudah ada sebelumnya maka perlu adanya aturan khusus apabila dimungkikan.

"Kami memahami perbankan dalam menyalurkan pembiayaan mengikuti aturan dari regulator, dalam hal ini diatur OJK. Justru disinilah butuh kebijakan khusus berupa program kredit yang lebih luwes dan sebagai pengawas perbankan, OJK bisa memberikan jalan tengah solusi terbaik, utamanya dalam akses penambahan modal kerja," tutupnya.( Tribunjogja.com

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved