Breaking News:

Headline

Sejumlah Kepala Desa Datangi Kantor BPN Klaten, Warga Ingin Ganti Rugi Tanaman Dihitung Satuan

Sejumlah kepala desa yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten ramai-ramai datangi kantor BPN Klaten.

TRIBUNJOGJA/ Almurfi Syofyan
Sejumlah warga dan Kepala Desa saat mendatangi Kantor BPN Klaten, Kamis (3/6/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Sejumlah kepala desa yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten ramai-ramai mendatangani kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, Kamis (3/6/2021). Maksud kedatangan mereka adalah mencari tahu kejelasan dari pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo tersebut.

Kepala Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Eri Karyatno mengaku jika pihaknya dan para kepala desa datang ke BPN untuk mencari tahu mengenai uang ganti rugi (UGR) pengadaan jalan tol di Klaten. "Kita ingin tahu soal penilaian UGR-nya itu bagaimana. Saya ingin agar tidak terjadi persoalan saat proses pembebasan lahan di Demakijo nantinya," ucap Eri.

Ia menjelaskan, bahwa di desa yang ia pimpin saat ini memang belum ada jadwal musyawarah tol Yogyakarta-Solo. Terakhir kali tahapan kegiatan dalam rangka proyek tol di desa adalah tahap inventarisasi dan identifikasi.

"Kemarin masih di tahap identifikasi dan sosialisasi, lanjutannya belum ada. Di desa saya ada sekitar 178 bidang. Itu hanya sawah dan tanah kas desa," ucapnya.

Beberapa pihak juga mempertanyakan perihal penghitungan ganti rugi di sejumlah desa yang dinilai janggal. Seperti misalnya harga tanah di pinggir sungai yang dihargai lebih tinggi dibanding bidang tanah di pinggir jalan. Juga ganti rugi tanaman yang tidak dihitung satuan melainkan dihargai sama per- satu patok.

Kepala BPN Klaten, Agung Taufik Hidayat mengaku, akan menindaklanjuti laporan dari warga dan kepala desa tersebut. "Siang hari ini kita kedatangan kepala desa dan warga. Mereka ingin kejelasan tim appraisal terkait penggantian tanah secara global dan warga yang datang ini mintanya harga tanaman dihitung satuan," ucapnya.

Ia mengatakan bakal menindaklanjuti usulan tersebut dengan mengundang tim appraisal untuk melakukan penjelasan kepada warga dan kepala desa. "Kita akan tindak lanjuti dan undang (tim) appraisal terkait data tanaman dan besaran ganti kerugian secepatnya agar masyarakat (terdampak tol) puas," katanya.

Kemudian, lanjut Agung, untuk Desa Demakijo, Desa Joho, Desa Karangduren dan sekitarnya memang belum menjalani jadwal musyawarah tol. "Untuk sekarang belum, itu kenapa lama karena kami bekerja secara urutan dan tidak loncat-loncat jadi ya tunggu saja. Kami target akhir tahun ini selesai dan desa tersebut kami mulai segera," ulasnya.

Secara terbuka Agung mengapresiasi kedatangan warga dan kepala desa itu untuk melakukan klarifikasi. "Kehadiran masyarakat ini jadi semacam feedback (respon) dan evaluasi bagi kami dan kami akan koordinasi dengan tim appraisal agar pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Solo di Klaten berjalan lancar," tandasnya. (mur)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Jumat (04 Juni 2021) halaman 06.

Penulis: Almurfi Syofyan
Editor: Agus Wahyu
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved