Breaking News:

Menkeu Sri Mulyani Usulkan Penarikan Pajak Minimum

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penerapan alternative minimum tax (AMT).

ist
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penerapan alternative minimum tax (AMT), untuk mengoptimalkan penerimaan pajak atas korporasi meskipun kondisinya sedang rugi.

Berdasarkan paparan rapat kerja (raker) antara Menteri Keuangan (Menkeu) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (31/5/2021), AMT ditujukan bagi wajib pajak badan dengan pajak penghasilan (PPh) terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenai pajak penghasilan minimum.

Skema pungutan pajak korporasi tersebut merupakan respons pemerintah atas celah yang dimanfaatkan wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak. “Kita akan melakukan anternative minimum tax approach supaya compliance menjadi lebih bisa diamankan,” kata Sri Mulyani, beberapa waktu lalu.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar mengatakan, kebijakan AMT perlu diterapkan di Indonesia. Sebab di era globalisasi, banyak terjadi praktik penghindaran perpajakan terutama dari para korporasi multinasional. Misalnya pada 2016, saat itu pemerintah melaporkan sekitar 2.000 penanaman modal asing (PMA) tidak membayar pajak dalam sepuluh tahun terakhir. Alasannya, perusahaan tersebut terus merugi.

“Kan aneh juga, 10 tahun rugi terus tapi kok tetap beroperasi? ini indikasi kuat akan adanya praktik penghindaran dan pengelakan pajak secara agresif,” kata Fajry kepada Kontan.co.id, Rabu (2/6/2021).

Pendapat berbeda diungkapkan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Herman Juwono. Ia menolak adanya rencana pajak minimum tersebut.

“Ini rencana kebijakan yang ngawur memajaki yang rugi. Perusahaan rugi artinya kan tidak mampu membayar pajak. Pemerintah bisa melakukan pemeriksaan, sekarang data informasi sudah banyak. Ini kebijakan yang mundur,” kata Herman.

Ia mengatakan, rencana kebijakan AMT tersebut bisa menjadi buah simalakama terhadap investasi di Indonesia. Sebab, umumnya bagi perusahaan-perusahaan dengan nilai investasi besar dalam kurun waktu empat tahun pertama sejak beroperasi masih merugi. Profit baru didapat di tahun kelima atau keenam. (ktn)

Selengkapnya Baca Tribun Jogja edisi Kamis (03 Juni 2021) halaman 03.

Editor: Agus Wahyu
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved