Breaking News:

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto: Masyarakat Masih Butuh BBM Murah

Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium pada tahun depan, sebagai upaya mengurangi gas buang emisi kendaraan bermotor.

TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium pada tahun depan, sebagai upaya mengurangi gas buang emisi kendaraan bermotor. Rencana penghapusan Premium terdapat dalam paparan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, saat rapat dengan Komisi VII DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Diketahui pada tahun 2022, pemerintah hanya akan memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan minyak tanah. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto pun mempertanyakan tiadanya Premium dalam daftar yang diberikan subsidi oleh pemerintah pada tahun depan.

"Premium tidak ada di daftar subsidi. Apakah berarti pada 2022, Premium resmi dihapuskan?," tanya Mulyanto ke Arifin.

Arifin menyebut, keberadaan Premium akan dikurangi di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), tetapi di luar pulau Jawa masih tetap dilakukan penyaluran Premium. "Premium ini memang disebabkan masalah emisi. Sebagai gantinya, untuk Jamali masuk Pertalite, karena Pertalite lebih ramah lingkungan," ucap Arifin.

"Berarti untuk di luar Jamali, tetap seperti sekarang ini, secara resmi tidak dihapuskan. Itu kesimpulan saya," timpal Mulyanto.

Ia meminta pemerintah tidak mengahapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) pada 2022. "Kami meminta agar Premium ini tidak dihapus di tahun 2022, tetap dijalankan (pendistribusian Premium)," ujar Mulyanto.

Menurutnya, ke depan pemerintah harus melakukan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait BBM ramah lingkungan di wilayah Jamali. Namun, seiring kondisi ekonomi masyarakat tertekan akibat pandemi Covid-19, maka Premium belum perlu dihapus.

"Daya beli masyarakat yang masih lemah, maka kami minta agar premium ini tidak dihapus. Masyarakat masih membutuhkan BBM murah," paparnya.

Rencana penghapusan Premium yang beroktan 88 sudah lama digaungkan pemerintah, bahkan awalnya akan diterapkan pada 2021. Namun, sampai saat ini Premium masih ada di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Aturan
Penghapusan Premium merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 20 Tahun 2017. Aturan itu mensyaratkan standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan standar Euro 4, sehingga BBM yang digunakan untuk uji emisi agar minimal mengikuti RON minimal 91 atau CN minimal 51.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan akan mengikuti kesepakatan global untuk menekan kenaikan suhu bumi yang disebabkan emisi. Salah satunya penggunaan BBM berjenis premium. "Aturan baru KLHK kita harus mengikuti kesepakatan global di mana dunia sepakat kurangi kenaikan temperatur yang disebabkan oleh emisi," kata Arifin.

Pemerintah, lanjut Arifin, juga berupaya mengurangi CO2 terkait pemakaian energi. Maka dari itu, pihaknya akan menjalankan program tersebut secara bertahap dengan strategi khusus. "Kita juga mempunyai target berapa juta ton CO2 yang harus kita kurangi dan tentu saja ini terkait pemakaian-pemakaian energi kita, untuk itu lah memang program ini akan secara bertahap kita laksanakan dengan juga strategi-strategi khusus yang memang harus diambil," ujarnya. (Tribun Network/sen/wly/tribunjogja.com)

Selengkapnya Baca Tribun Jogja Edisi Kamis (03 Juni 2021) halanan 03.

Editor: Agus Wahyu
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved