Breaking News:

Pelaku Industri Even Menunggu Kejelasan Perizinan Acara

PARA pelaku even hingga saat ini menyatakan masih menunggu kebijakan yang kuat dari pemerintah untuk bergerak lagi.

Penulis: Santo Ari
Editor: Agus Wahyu
Tribun Jogja/ Amalia Nurul Fathonaty
ILUSTRASI - Kemeriahan even 2020 Wanita Berkebaya di Sleman City Hall, Kamis (20/2/2020). 

*Mereka Masih Bergantung Kepada Pemerintah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pariwisata DI Yogyakarta berencana merilis paket wisata untuk menggerakan ekosistem pariwisata setempat, baik untuk destinasi, perjalanan, maupun penyelenggaraan event.

"(Sektor industri) event sampai saat ini masih banyak digerakkan oleh pemerintah, kalau swasta masih wait and see. Kalaupun akan melakukan kegiatan, takutnya terkendala kebijakan yang berubah," ujar Ridho Sinto Mardaris, Ketua DPD Industri Event Indonesia (IVENDO) DIY, Selasa (1/6/2021).

Ridho mengatakan, bahwa ada perbedaan dari penyelenggaraan suatu acara yang dilakukan pemerintah dengan acara dari pihak swasta atau industri event. Ia mencontohkan beberapa kasus, jika suatu event yang digelar sektor pemerintah mendadak dibatalkan karena terkendala oleh kebijakan yang tiba-tiba muncul, kondisi tersebut dapat dimaklumi.

Namun, lain ceritanya dengan industri event dari ranah swasta, yang pasti bakal merugi apabila acara dibatalkan mendadak. "Karena bagi swasta, penyelenggaraan event adalah mencari untung. Belum lagi kalau misal disalahkan jika terjadi penularan covid-19," ujarnya.

Ridho yang juga Direktur GM Production Indonesia itu mengatakan bahwa saat ini belum ada aturan yang menyeluruh terkait pengadaan event. Terlebih, saat ini belum ada kejelasan peraturan yang tegas terkait perizinan sebuah acara, termasuk bentuk fisik surat izin keramaian sebagai pegangan penyelenggara dalam membuat event.

Ia menekankan bahwa penyelenggara membutuhkan izin tak hanya dari satu pihak saja. Jika dari kepolisian memberikan izin, belum tentu satuan tugas juga menerapkan hal yang sama. Maka dari itu, menurutnya, dibutuhkan aturan jelas yang dapat diterapkan semua pihak berwenang.

Hibrid
Pada tahun kedua pandemi ini, beberapa pelaku industri event yang akhirnya beralih bisnis, meski sebagian tetap bertahan dengan membuat event berskala kecil. Salah satu metodenya adalah hibrid atau penggabungan luring dengan daring. Itu pun hanya bisa dilakukan oleh pelaku industri yang memiliki kemampuan di multimedia.

Di sisi lain, industri event juga memiliki turunan segmen yang menggantungkan bisnisnya secara konvensional, misal persewaan rigging panggung maupun sound system berskala besar. "Akhirnya kami harus menyesuaikan dengan event dengan sound dan panggung yang kecil. Ibaratnya nominal berapapun tetap kami terima, yang penting bisa menutup biaya operasional dan tidak tombok," imbuhnya.

Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk menggerakan sektor pariwisata secara menyeluruh. Pihaknya sudah mendesain 25 paket khusus yang bisa ditawarkan atau dijual ke wisatawan dengan kelompok kecil, misalnya 10 orang. Ditangai biro perjalanan wisata dan dipandu oleh himpunan pramuwisata.

Para tamu pun juga akan diarahkan ke hotel maupun destinasi yang sudah tersertifikasi CHSE, serta berada di zona hijau ataupun kuning terkait penularan COvid-19. "Misalnya ada paket 4 hari 3 malam, nanti akan disesuaikan jadwalnya dengan suatu event. Jadi, wisatawan punya pengalaman untuk mendatangi event, entah itu tradisi budaya atau event musik," ungkapnya.

Terkait penyelenggaraan event, Singgih mengatakan bahwa saat ini ada aturan terbaru, yakni jumlah pengunjung tidak boleh lebih dari 30 persen dari kapasitas, dan diutamakan di lokasi terbuka atau outdoor. "Kita kan punya banyak venue outdoor. Ini adalah ikhtiar kita, karena kita tidak boleh berhenti, tetep harus bergerak dan berdaptasi di tengah pandemi," tandasnya. (nto)

Baca Tribun Jogja edisi Rabu (02 Juni 2021) halaman 03.

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved