Breaking News:

Hari Anti Tembakau Dunia, Sejumlah Tokoh Suarakan Keprihatinan Soal Masa Depan Kretek di Tanah Air

Hari Anti Tembakau Dunia, Sejumlah Tokoh Suarakan Keprihatinan Soal Masa Depan Kretek di Tanah Air

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Hari Susmayanti
Hari Anti Tembakau Dunia, Sejumlah Tokoh Suarakan Keprihatinan Soal Masa Depan Kretek di Tanah Air
Tribun Jogja/Azka Ramadhan
Suasana diskusi 'Konspirasi Global Penghancuran Kretek Indonesia' di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (31/5/2021).

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Regulasi yang ada di Indonesia dianggap belum berpihak pada industri kretek tanah air.

Fenomena itu dipaparkan secara gamblang dalam diskusi 'Konspirasi Global Penghancuran Kretek Indonesia' di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (31/5/2021).

Agenda digulirkan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Sya’riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk memperingati Hari Anti Tembakau Dunia yang memang diperingati serentak setiap tanggal 31 Mei.

Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie menandaskan, sejumlah regulasi di tanah air saat ini sangatlah diskrimanif, terhadap sektor industri kretek.

Bahkan, ia menyebut, regulasi yang ada, terkesan menghambat perkembangan dan keberlangsungannya.

"Banyak sekali aturan, baik level produk legislasi parlemen, sampai peraturan pelaksana, kemudian peraturan otonom di tingkat daerah, yang penerapanya saling berbenturan dalam mengatur industri kretek di Indonesia," ungkap Gugun.

"Selain itu, terdapat satu kelemahan, yang sebenarnya ini sangat mendasar, yaitu belum adanya Undang-undang (UU) sektoral yang memayungi industri kretek ini," lanjutnya.

Baca juga: Lembaga Indonesia Terima Dana Bloomberg, Komunitas Kretek: Kampanye Kesehatan Mereka Tak Murni

Padahal, ia menyampaikan, industri kretek tanah air punya peran strategis di sektor ekonomi kerakyatan.

Praktis, sudah sewajarnya memiliki UU tersendiri yang bersifat lex specialis. Jika tidak, masa depan kretek pun otomatis akan terancam, karena harus patuh pada aturan yang hanya dipaksakan.

"Yang ada, itu sekarang diatur dalam UU 39/2014 tentang perkebunan, UU 36/2009 tentang rokok sebagai zat adiktif, lalu UU 39/2007 tentang perubahan atas UU 11/1995 yang mengatur soal cukai rokok. Harusnya kan ada UU sendiri, yang sifatnya lex spesialis, begitu kan," tandas Gugun.

Sementara Peneliti Pusaat Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya, Imanina Eka Dalilah menyampaikan bahwa kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam roda perekonomian nasional, jelas tidak dapat diremehkan.

Saat ini IHT mampu menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, 2,9 juta merupakan pedagang eceran, lalu 150 ribu buruh pabrikan rokok, 60 ribu karyawan pabrik, 1,6 juta petani cengkeh, kemudian 2,3 juta petani tembakau.

"Dan yang harus dicatat, sebagian besar buruh pabrik rokok, atau mencapai 66 persen, adalah perempuan. Ya, proporsi itu merupakan yang tertinggi di sektor industri manufaktur, sehingga perannya memang besar," ungkap Imanina.

Adapun beberapa narasumber lain yang hadir dalam diskusi 'Konspirasi Global Penghancuran Kretek Indonesia' ini antara lain Budayawan dan Direktur LKIS Yogyakarta Hairus Salim, hingga Budayawan sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Kaliopak KH. M. Jadul Maula. (Tribunjogja.com/Azka Ramadhan)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved