Breaking News:

Aktivis di Yogya Desak Presiden Jokowi Segera Bersikap Soal Pemecatan 51 Pegawai KPK

Aktivis di Yogya Desak Presiden Jokowi Segera Bersikap Soal Pemecatan 51 Pegawai KPK

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA/Ardhike Indah
Aktivis Jogja Kompas pukul kentungan agar masyarakat bangun melihat KPK sedang dilemahkan, Senin (31/5/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menuai pro dan kontra di kalangan akademisi maupun masyarakat.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi acuan para anggota untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut sebagai salah satu cara untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Di DI Yogyakarta, sejumlah tokoh lintas profesi, lintas agama, lintas iman dan aktivis menyuarakan pendapat terkait upaya pelemahan tersebut.

Mereka menggabungkan diri dalam gerakan bernama Jogja Kompak.

Di antara mereka ada Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM yang juga mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas dan peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ada juga Anggota DPD RI Afnan Hadikusumo dan Cholid Mahmud, Dekan Hukum UMY Trisno Raharjo, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana dan aktivis lain.

Dalam empat pernyataan sikap Jogja Kompak yang dibacakan Uceng sapaan akrab Zainal Arifin Mochtar, para tokoh ini meminta hasil TWK untuk dibatalkan karena ada itu adalah upaya untuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jelas ini mengkhianati reformasi, maka karena itulah kami yang berada di sini, TWK adalah upaya pelanggaran HAM dengan menyingkirkan orang-orang berintegritas, profesional, mumpuni, TWK harus dibatalkan," kata Uceng, sapaan akrab Zainal Arifin Mochtar, di Gedung Perwakilan DPD RI DIY, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Jaringan Masyarakat Sipil Yogya Gaungkan Menolak Pelemahan KPK Lewat Diskusi dan Pameran Seni

Baca juga: Hari Ini Komnas HAM Periksa Novel Baswedan Soal Alih Status Pegawai KPK

Baca juga: Cerita Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Masuk List Teratas Pegawai yang Perlu Diwaspadai

Pada permintaan kedua, mereka mendesak para pihak yang terlibat TWK untuk meminta maaf kepada publik.

Hal ini lantaran TWK menciderai kepercayaan publik yang berkaitan dengan semangat memberantas korupsi di negeri sendiri.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved