Pendidikan

Pemecatan 51 Anggota karena Tak Lolos TWK, Pukat UGM Soroti KPK yang Tidak Patuhi Presiden Jokowi

Pemberhentian 51 anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai tindakan yang tidak mematuhi pidato Presiden Joko Widodo.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Gaya Lufityanti
dok.istimewa via kompas.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemberhentian 51 anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai tindakan yang tidak mematuhi pidato Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuris Rezha Kurniawan kepada Tribunjogja.com, Rabu (26/5/2021)

“Pertama, kami menyoroti bahwa KPK sepertinya tidak mengindahkan pidato presiden terkait persoalan ini,” ujarnya.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Diberhentikan, Pusham UII Nilai TWK Tidak Transparan dan Bermasalah

Dia mengatakan, pemecatan 51 orang ini menunjukkan bahwa KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenpan RB maupun pihak lain tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dalam hal alih status tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Diketahui, ada 75 pegawai KPK yang dinilai tidak lolos mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Beberapa nama masuk dalam 75 orang yang tak lolos TWK, satu di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Senin, 17 Mei 2021, Jokowi meminta agar TWK tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK.

Menurut Jokowi, hasil TWK ini hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Diberhentikan 1 November, Azyumardi Azra : Tak Patuhi Presiden Jokowi

"Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi saat itu.

Pada Kamis, 20 Mei 2021, Ketua KPK, Firli Bahuri memastikan bakal menindaklanjuti arahan Jokowi ini.

Pimpinan KPK, kata dia, akan terus bekerja dengan tidak memberikan komentar. 

Ditambahkan Yuris, kondisi ini akan mengurangi independensi KPK dalam menegakkan hukum.

“Tidak hanya itu, ini juga telah menciderai komitmen pemberantasan korupsi yang telah dibangun sejak lama. Pimpinan KPK telah nyata membiarkan para pegawainya dipreteli,” tambahnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved