Breaking News:

Bisnis

OJK DIY Jalin Sinergitas dengan Pemerintah Daerah, Dorong PEN Melalui TPAKD

OJK DIY memanfaatkan momentum penerbitan Roadmap TPAKD dimaksud sebagai upaya menjalin sinergitas dengan pemerintah daerah.

Penulis: Amalia Nurul F | Editor: Gaya Lufityanti
istimewa
OJK DIY Jalin Sinergitas dengan Pemerintah Daerah, Dorong PEN Melalui TPAKD 

Data tersebut menggambarkan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk mendorong penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Ketersediaan produk/ layanan keuangan yang mudah dijangkau di seluruh daerah juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat kegiatan perekonomian diharapkan masih tetap dapat berjalan, meskipun dalam keterbatasan.

Menyikapi hal tersebut, inklusi keuangan menjadi salah satu arah perekonomian baru untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih accessible, flexible, dan affordable, sehingga dapat memperluas akses keuangan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan.

Dalam Rapat Terbatas tahun 2020, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan target inklusi keuangan nasional sebesar 90% pada akhir tahun 2024. Hal ini tentunya dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui percepatan akses keuangan di daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencapai target inklusi keuangan tersebut, salah satunya adalah dengan mendorong percepatan akses keuangan daerah melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Inisiasi pembentukan TPAKD berawal dari hasil pertemuan Presiden RI dengan perwakilan industri jasa keuangan yang juga dihadiri oleh Ketua OJK dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur BI, dan para Menteri Kabinet Kerja pada tahun 2016 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, diamanatkan untuk melakukan pembentukan TPAKD bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi/lembaga terkait lainnya.

Sampai dengan 6 Mei 2021, terdapat 247 TPAKD di seluruh penjuru Indonesia, yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 213 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Baca juga: OJK Dorong Pemulihan Ekonomi dengan Menjaga Stabilitas Keuangan Perbankan

Melalui TPAKD, pemerintah dapat mengembangkan ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan formal terhadap ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas serta mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.

Selanjutnya, pada awal tahun 2021 OJK telah menerbitkan Roadmap TPAKD Tahun 2021 s.d. 2025 yang memuat strategi serta arah kebijakan pengembangan TPAKD selama lima tahun ke depan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved