Breaking News:

Penyekatan Arus Balik

PHRI Sebut Penyekatan dan Pelarangan Mudik Berhasil, Terbukti dari Rendahnya Tingkat Hunian Hotel

Hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat hunian hotel dari Kamis (13/5/2021) hingga Sabtu (15/5/2021) yang rata-rata hanya 5-7 persen.

dok.Polsek Kretek
Polsek Kretek melakukan rapid tes antigen acak kepada wisatawan, Minggu (16/05/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan bahwa program penyekatan dan pelarangan mudik dari pemerintah telah terhasil.

Hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat hunian hotel dari Kamis (13/5/2021) hingga Sabtu (15/5/2021) yang rata-rata hanya 5-7 persen.

"Program pemerintah seperti ini berhasil, tapi ekonomi jeblok. Penyekatan dan pelarangan mudik berimbas ke dunia perhotelan. Padahal asosiasi pariwisata yang masih bisa bertahan hidup di masa pandemi itu PHRI," ujar Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Pranowo, Minggu (16/5/2021).

Menurutnya, PHRI DIY sebenarnya sudah siap menerima tamu dari luar daerah.

Pasalnya, anggota PHRI telah banyak yang melakukan verifikasi protokol kesehatan dari pemerintah daerah, sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata hingga vaksinasi untuk karyawan.

"Jadi kurang apa? Kami akhirnya bingung mau membuat program apa. Karena pun program staycation di DIY belum berhasil karena daya beli masyarakat lokal DIY yang masih rendah. Beruntung di libur Lebaran tahun ini ada ASN yang mau membantu untuk menginap," tuturnya.

Dalam kesempatan itu Deddy mengatakan bahwa PHRI DIY belum mempunyai strategi apapun untuk ke depannya.

Karena bagaimana pun PHRI DIY membuat strategi, namun akan terhambat oleh kebijakan pemerintah yang selalu berubah dan mendadak.

"Strategi yang dibuat akan sia-sia belaka. Ini yang membingungkan dan memusingkan kita untuk membuat strategi apa lagi," tandasnya.

PHRI DIY tak bisa berbuat banyak, yang mereka harapkan adalah solusi dari pemerintah agar perekonomian di sektor pariwasata dan turunannya tetap dapat berjalan.

Deddy menegaskan bahwa pihaknya selalu mendukung apa yang diprogramkan pemerintah.

Tapi jika ada kebijakan larangan seperti ini, yang mereka harapkan adalah solusi agar roda ekonomi tetap berjalan.

Pasalnya hotel-hotel tetap harus menghidupi karyawannya dan membayar biaya operasional lain seperti PLN, BPJS dan lainnya.  

"Maka yang kita butuhkan adalah solusi dari pemerintah. Kita mendukung, kita cinta Indonesia kok, maka kita butuh solusi," tutupnya. (*) 

Penulis: Santo Ari
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved