Breaking News:

Yogyakarta

Mudik di Dalam DIY Dilarang, Pakar Ilmu Pemerintahan UGM : Kebijakan Tidak Masuk Akal

Kebijakan pemerintah terkait situasi pencegahan COVID-19 sangat dinamis, sehingga kebijakan yang ada seringkali bersifat mendadak.

Penulis: Maruti Asmaul Husna | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Ardhike Indah
Pantauan pos penyekatan mudik di area Jalan Gejayan dan Jalan Urip Sumoharjo. Foto diambil Jumat (7/5/2021) pukul 17.20 WIB 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas'udi, turut berkomentar terkait kebijakan pelarangan mudik di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Wawan menjelaskan, kebijakan pemerintah terkait situasi pencegahan COVID-19 memang sangat dinamis, sehingga sangat terlihat kebijakan-kebijakan yang ada seringkali bersifat mendadak.

Ia melanjutkan, yang menjadi persoalan adalah pemerintah pusat mudah saja membuat kebijakan, tetapi di level implementasi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di provinsi, kabupaten, atau kota.

Sehingga, menurutnya, kebijakan ini menjadi tidak memungkinkan diterapkan secara penuh.

Baca juga: Kontroversi Pelarangan Mudik di Wilayah Aglomerasi, Kabaharkam Polri Minta Aturan Itu Tetap Dipatuhi

"Jadi kelihatan tidak visible (mungkin) kebijakan ini diterapkan secara ketat atau secara penuh," bebernya.

Terlebih di DIY, lanjutnya, walaupun berbentuk provinsi namun secara karakter sangat dekat, baik dari sisi budaya, kewilayahan, dan mobilitas.

"Itu kan susah sekali untuk diatur, orang Bantul kerja di Kota (Yogyakarta), orang Kota kerja di Sleman, dan seterusnya," imbuh Wawan.

"Yang masuk akal bagi provinsi di DIY sebenarnya, penyekatannya itu yang di luar DIY. Dalam arti ke arah Magelang, Solo, Purworejo, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi untuk wilayah provinsi sangat tidak masuk akal karena karakteristik yang unik dari DIY," sambungnya.

Baca juga: Penjelasan Satgas Covid-19 soal Larangan Mudik Lokal di Kawasan Aglomerasi, Termasuk Yogyakarta Raya

Ia menambahkan, yang paling penting sebenarnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk selalu mengimbau masyarakat guna mengurangi mobilitas, sehingga bisa mencegah penularan COVID-19 yang jauh lebih tinggi.

"Jadi membangun kesadaran masyarakat Yogya daripada membangun kebijakan yang susah diimplementasikan. Masih ada waktu saya kira untuk gubernur membuat imbauan, kabupaten/kota juga demikian, semua tokoh masyarakat diajak membuat imbauan agar bisa menahan diri terkait mobilitas," ungkapnya.

"Pemerintahan di level komunitas saya kira perlu menjadi bagian dari gerakan untuk menahan laju penularan Covid-19 ini," sambung Wawan. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved