Breaking News:

Pemkot Yogyakarta Fasilitasi Penuh Akses Dokumen Kependudukan Bagi Transgender, Ini Syaratnya

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan sudah memberikan akses penuh kepada kaum transgender untuk mengurus dokumen kependudukannya.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan sudah memberikan akses penuh kepada kaum transgender untuk mengurus dokumen kependudukannya.

Namun, dengan syarat, mereka bersedia menerima jenis kelamin sesuai kodrat kelahirannya.

Kabid Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogyakarta, Bram Prasetyo mengatakan, bagaimanapun juga, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hanya ada dua jenis kelamin yang mendapat pengakuan penuh negara.

Baca juga: Indosat Ooredoo Ajak Eratkan #SilahturahmiTanpaHenti agar Puasa Lebih Semangat 

"Tidak ada jenis kelamin transgender, yang ada hanya laki-laki dan perempuan. Kecuali, dia mengubah jenis kelaminnya dan sudah ada keputusan pengadilan. Kalau seperti itu, bisa difasilitasi," katanya, Selasa (4/5/2021).

Beberapa waktu lalu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI telah menegaskan siap membantu transgender memperoleh KTP Elektronik (e-KTP), akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).

Bram menandaskan, jauh sebelum ada instruksi pusat, pihaknya sudah melaksanakannya.

"Sejak sebelum Dirjen melakukan itu, kita sudah melayani. KTP, KK dan yang lainnya itu, semua sama, transgender tetap kita layani, selama mereka bersedia menerima kodratnya, sesuai jenis kelaminnya," tandasnya.

Akan tetapi, ia tidak menampik, hal itu menjadi semacam polemik bagi para transgender, karena mereka bersikukuh ingin keberadaannya diakui secara legal.

Alhasil, saat ini, cukup banyak transgender yang tidak mau mengurus dokumen kependudukannya tersebut.

"Jadi kendala, karena mereka tidak mau menerima kodrat jenis kelaminnya. Mereka tetap berharap, dilegalkan jenis kelamin transgender. Padahal, ketentuan hukumnya kan sudah sangat jelas itu, ya," ucap Bram.

Baca juga: PPKM Mikro di DI Yogyakarta Diperpanjang untuk Kali Ketujuh

Akibatnya, banyak transgender yang kesulitan mengakses layanan pemerintah lantaran tidak memiliki dokumen yang komplet. Namun, selama ini Pemkot telah memfasilitasinya secara penuh lewat pendataan penduduk rentan, dengan syarat memilih laki-laki atau perempuan.

"Kita pernah memfasilitasi itu, dia tidak punya dokumennya, kita proses melalui pendataan penduduk rentan. Kemudian, yang bersangkutan kita terbitkan dokumen kependudukan, KTP, KK dan yang lainnya," ungkapnya.

"Jadi, prinsip kita melayani sesuai dengan aturan. Syaratnya semua sama, tidak ada bedanya. Sebetulnya, mereka cuma minta ada pengakuan bagi transgender saja. Selama dia bersedia, kita oke," tambah Bram. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved