Breaking News:

Nasional

Pemerintah Indonesia Resmi Tetapkan KKB Papua Sebagai Organisasi Teroris

Pemerintah Indonesia Resmi Tetapkan KKB Papua Sebagai Organisasi Teroris

ist
Ilustrasi: KKB Papua 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah Indonesia resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok atau organisasi teroris.

Keputusan tersebut diambil pascarentetan serangan yang dilakukan oleh KKB Papua mengakibatkan timbulnya korban jiwa baik dari kalangan sipil maupun aparat keamanan.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif di kategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Mahfud menjelaskan, keputusan pemerintah yang menetapkan KKB Papua sebagai organisasi teroris ini diambil sesuai dengan aturan yang berlalu di Indonesia.

Pemerintah menetapkan status organisasi teroris berdasarkan dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Dalam UU tersebut, kelompok yang disebut sebagai teroris adalah siapa pun yang merencanakan, menggerakan, dan mengorganisasikan terorisme.

Adapun terorisme sendiri adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.

"Yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan," kata Mahfud.

Di samping itu, Mahfud menyatakan, pemerintah sejalan dengan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan sejumlah pimpinan instansi serta lembaga negara lainnya yang menyatakan KKB telah melakukan kekerasan secara brutal dan masif.

Mahfud mengaku tak sedikit tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan DPRD di Papua yang selama ini sudah mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk memberikan dukungan.

Halaman
123
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved