Breaking News:

DPRD Kabupaten Magelang

DPRD Kabupaten Magelang Minta Pemkab Maksimalkan Pendapatan

Pemerintah daerah hendaknya mampu menggali pontensi pendapatan selain Pajak dan Retribusi daerah

ist
DPRD Kabupaten Magelang Minta Pemkab Maksimalkan Pendapatan 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang meminta agar adanya pandemi Covid 19 jangan sampai menjadikan Pemerintah Kabupaten Magelang pesimistis dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah. 

"Karena selama ini masih banyak potensi-potensi pendapatan yang belum dioptimalkan pencapaiannya, baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah," kata Juru Bicara Komisi 1 DPRD Kabupaten Magelang, Arifah Apriliani saat menyampaikan pandangan Komisi I dalam Sidang Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, Kamis (22/4/2021).

Ia mencontohkan salah satunya belum optimalnya penarikan pajak hotel dan restoran, pajak bahan galian golongan C, pajak parkir. Beberapa upaya telah dilakukan daerah lain yang bisa dijadikan contoh seperti misalnya pemasangan Tapping Box di semua hotel dan restoran serta pemasangan alat pembayaran elektronik yang dipasang di pasar-pasar guna pembayaran retribusi pasar menggunakan e-money. 

Hal ini dinilai akan mengurangi tingkat kebocoran sektor pendapatan. Untuk pemasangan alat tentunya membutuhkan biaya yang besar, namun bisa dikerjasamakan dengan pihak perbankan sehingga tidak terlalu membebani APBD.

Selain itu perlu ada pemantauan terus menerus dan penindakan tegas kepada truk-truk pasir agar masuk di Pos Pemungutan pajak dan jangan ada pembiaran yang akan berdampak banyaknya truk pengangkut pasir yang tidak membayar pajak galian golongan C.

"Pemerintah daerah hendaknya mampu menggali pontensi pendapatan selain Pajak dan Retribusi daerah, seperti halnya mengoptimalkan pemanfaatan aset – aset milik daerah baik yang berupa  tanah maupun bangunan sehingga bisa ikut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya melakukan renegosiasi atas sewa tanah, meningkatkan fasilitas bangunan," jelasnya.

Komisi II menyoroti adanya perubahan RPJMD Kab Magelang Tahun 2019-2024, diharapkan perencanaan pembangunan ke depan bisa mendorong pada upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Magelang, yaitu sektor pertanian, pariwisata & UMKM kiranya harus mendapat perhatian yg lebih serius, mengingat sektor tersebut yang selama ini memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang justru menjadi sektor yang paling terdampak," kata Juru Bicara Komisi II, Supardi.

Juru Bicara Komisi III, Nurcholis, mengatakan Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, Temanggung) dengan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

"Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu strategi penguatan konektivitas yang mampu menghubungkan infrastruktur dengan sentra produksi ekonomi," katanya.

Halaman
12
Editor: Ikrob Didik Irawan
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved