Kebutuhan Tinggi, Bupati Optimistis Produksi Minyak Kayu Putih Gunungkidul Bisa Ditingkatkan
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, menyebut kayu putih menjadi komoditas yang layak dikembangkan lebih lanjut.
Penulis: Alexander Aprita | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, meninjau proses penyulingan minyak kayu putih di Pabrik Sendang Mole, Kalurahan Gading, Playen, Gunungkidul pada Senin (19/04/2021). Bupati Gunungkidul Sunaryanta turut mendampingi proses tersebut.
Sunaryanta menyebut kayu putih menjadi komoditas yang layak dikembangkan lebih lanjut.
Pasalnya, kebutuhan akan minyak kayu putih tergolong tinggi.
"Kebutuhan dalam negeri sekitar 3.500 ton per tahun, sedangkan produksinya masih 600 ton per tahun," katanya saat memberikan sambutan.
Menurut Sunaryanta, ini berarti ada jarak yang begitu jauh antara tingkat produksi dengan kebutuhan dalam negeri.
Ia pun melihat hal tersebut sebagai peluang bagi Gunungkidul.
Data dari Sendang Mole juga menunjukkan lahan tanam Kayu Putih di Gunungkidul luasnya hampir mencapai 4 ribu hektare.
Ia pun menyatakan produksi minyak kayu putih bisa lebih dioptimalkan dari lahan tersebut.
"Kita masih mampu memenuhi kebutuhan nasional yang melampaui hasil produksi," ujar Sunaryanta.
Pada sisi lain, ia berharap peningkatan kapasitas produksi tersebut juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Apalagi ia memiliki program di sektor ekonomi kerakyatan.
Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Wiratno, mengakui hasil produksi minyak kayu putih dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
"Selama ini pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara mengimpor bahan minyak kayu putih dari luar negeri," ungkapnya.
Menurut Wiratno, saat ini pemerintah tengah berupaya meningkatkan hasil hutan bukan kayu seperti minyak kayu putih.
Salah satunya dengan mencari dukungan investor.
Tujuannya, agar penanaman Pohon Kayu Putih bisa dilakukan lebih luas lagi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Namun tetap diperlukan perencanaan yang matang dalam hal pengelolaan hutan.
"Jadi produksi dan kondisi ekonomi masyarakat bisa meningkat, tetapi kelestarian hutan tetap diperhatikan," jelas Wiratno.(*)
