Breaking News:

Update Corona DI Yogyakarta

Kerumunan Kegiatan Ramadan Jogokariyan Kota Yogyakarta, Legislatif Dorong Satpol PP Terlibat Aktif

Kalangan legislatif mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta agar terlibat aktif, dalam upaya antisipasi kerumunan kegiatan Ramadan di Jogokariyan

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Kurniatul Hidayah
Istimewa
Suasana Pasar Sore Ramadan di Kampung Ramadan Jogokaryan. Foto diambil Jumat (16/4/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta agar terlibat aktif, dalam upaya antisipasi kerumunan kegiatan Ramadan di Jogokariyan, Mantrijeron.

Pasalnya, butuh kekuatan ekstra untuk membendung animo tinggi masyarakat.

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menyampaikan, pada polemik ini, Satpol PP harus sanggup ambil peran dengan sebaik mungkin.

Baca juga: Muncul SE Pelarangan Mudik, Para Pekerja Migran Asal DIY Terancam Tak Bisa Pulang Kampung

Menurutnya, penegakan prokes sudah menjadi tugas pokok instansi Satpol PP.

"Kita minta Satpol PP tegas. Kalau memang tidak mampu ya silakan, dengan elegan, komandannya mundur saja. Tugas sudah jelas kan, menegakkan aturan, atau dalam hal ini prokes," tandas Fokki, Minggu (18/4/21).

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, langkah Pemkot Yogyakarta yang mengizinkan diberlangsungkannya pasar sore Ramadan di tengah situasi pandemi yang belum membaik, merupakan wujud ketidakpekaan.

Bahkan, ada tudingan pemerintah kini tebang pilih.

"Wajar kalau ada tudingan seperti itu, Pemkot tebang pilih. Lha, acara-acara resepsi manten (pernikahan) saja dibatasi, kok ini tidak diantisipasi," ungkapnya.

Baca juga: Meski Ada Larangan Mudik Lebaran, Bantul Tetap Buka Objek Wisata dan Layani Wisatawan

Menurutnya, sebagai konsekuensi memberikan izin, Pemkot harus mengantisipasi, dengan turut menerjunkan personel Satpol PP di lapangan.

Apalagi, fenomena tingginya animo masyarakat dalam kegiatan Ramadan di Jogokariyan, sejatinya bisa diprediksi sejak jauh hari.

"Ini menunjukkan Pemkot tidak peka dalam masa pandemi. Seharusnya, kalau memang mengizinkam, ya konsekuensinya prokes harus ketat," pungkasnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved