Breaking News:

Ketua Komisi A DPRD DIY: Perda Bantuan Hukum Butuh Penguatan Kesadaran Hukum

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menggelar diskusi dan buka bersama dengan topik Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah 2021

TRIBUNJOGJA/ Maruti Asmaul Husna
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto (berdiri), dalam diskusi dan buka bersama dengan topik Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah 2021 tentang Bantuan Hukum, Sabtu (17/4/2021) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menggelar diskusi dan buka bersama dengan topik Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah 2021 tentang Bantuan Hukum, Sabtu (17/4/2021).

Dalam sambutan pengantarnya, Eko menyampaikan ada 3 hal yang melatarbelakangi mengapa rancangan peraturan daerah (Perda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan perlu untuk diperjuangkan.

Baca juga: Kalurahan Guwosari Pajangan Bantul Akan Keluarkan Surat Imbauan Warga untuk Tidak Mudik

Pertama, kata Eko, bantuan hukum tidak saja berupa pendampingan terhadap proses hukum yang ada, tetapi harus ada aspek penyuluhan atau edukasi.

"Komitmen dari kami menjadikan Perda ini sebagai payung bagi Pemda (pemerintah daerah) untuk mendesain sistem pendidikan hukum. Dengan target mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang tertib dan taat hukum," ujarnya dalam acara yang diselenggarakan di Rumah Makan Ingkung Grobog itu.

"Sehingga, ke depan tidak ada lagi anak-anak yang terlibat kekerasan di jalanan karena mereka tidak mengerti hukum," sambung Eko.

Kedua, pentingnya sinergi dan kolaborasi bagi pemerintah DIY untuk mendukung program-program Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan juga pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin terkait dengan berbagai upaya hukum.

"Sehingga harapan kami melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham nanti ada sinkronisasi dan pembagian tugas," ungkapnya.

Terakhir, kata Eko, yang menjadi latar belakang Perda ini adalah untuk mewujudkan keadilan di DIY.

Menurutnya, ke depan penguatan yang perlu dilakukan bukan masalah penegakan hukumnya, tetapi kesadaran hukum melalui edukasi.

Halaman
12
Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved