Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Apdesi DIY Pilih Bijaksana Tak Mau Usir Pemudik

Kakorlantas Polri Irjen Istiono telah menarik keterangannya terkait boleh dilakukannya aktivitas mudik sebelum tanggal 6 Mei 2021 atau sepekan

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kakorlantas Polri Irjen Istiono telah menarik keterangannya terkait boleh dilakukannya aktivitas mudik sebelum tanggal 6 Mei 2021 atau sepekan sebelum perayaan Idulfitri.

Artinya, pemerintah resmi melarang sepenuhnya kegiatan mudik lebaran di tahun ini baik sebelum penyekatan jalan oleh petugas Kepolisian pada 6 Mei 2021, maupun setelahnya.

Hal itu turut direspon oleh Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) DIY Rustam Fatoni yang mengatakan bahwa pemerintah desa merasa dilema lantaran diberi tanggung jawab sebagai  filter terakhir para pemudik yang berhasil lolos dari penyekatan kepolisian.

Satu sisi pihaknya harus menegakan aturan yang ada yakni melarang pemudik masuk ke masing-masing wilayah, di sisi lainnya pemerintah desa, khususnya para perangkat merasa sungkan terhadap warganya apabila mereka menolak kedatangan pemudik untuk kembali ke kampung halaman.

Baca juga: Ngabuburit di Pasar Ramadan GOR Klebengan, Tempat Favorit Anak Muda Tunggu Berbuka Puasa

"Kami ya menjalankan peraturan yang ada, tapi kami tetap bijaksana. Masak iya sudah sampai di kampung halaman disuruh pergi," katanya, kepada Tribun Jogja, Jumat (16/4/2021).

Ia menambahkan, untuk saat ini belum ada laporan dari masing-masing desa yang mendapat kendala penerimaan pemudik, misalnya terjadi penolakan oleh warga maupun hal-hal tak diinginkan lainnya.

Pria yang akrab disapa Toni ini menambahkan, peran Satgas Covid-19 di 392 Kalurahan di DIY sudah berjalan maksimal.

Ia juga menegaskan, khusus menyambut para pemudik yang berhasil lolos tersebut masing-masing kelurahan hingga desa telah menyiapkan shelter untuk isolasi mandiri.

"Harusnya semua desa sudah ada. Cuma kalau memang nantinya pemudik itu ada yang positif, ya satgas desa akan berkoordinasi dengan puskesmas," ungkapnya.

Ia menegaskan, bagi masyarakat DIY yang sudah berniat untuk mudik diharapkan membawa surat hasil negatif rapid test antigen.

"Asal sudah bawa itu dan hasilnya negatif ya gak masalah to," tegas Toni.

Sementara itu, Kabag Binopsnal Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) AKBP Jan Benjamin mengatakan, revisi aturan tersebut memang benar adanya.

Hanya saja, untuk jajaran Polda di masing-masing daerah belum mendapatkan petunjuk dan teknis (Juknis) apakah penyekatan jalan di perbatasan guna menghalau pemudik akan dimulai lebih awal atau ada skema lainnya.

"Betul, kami sudah menerima informasi itu. Tapi belum mendapat arahan terkait Juknisnya, apakah penyekatan dimulai lebih awal atau tidak," jelasnya.

Namun demikian, jajaran Ditlantas Polda DIY selama bulan April ini telah menggelar operasi Patuh Keselatan 2021.

Baca juga: DPRD Kota Yogya Menyapa, Para Lurah Keluhkan Pemberhentian Bantuan Permakanan Warga Isoman

Menurut Benjamin, momen operasi Patuh Keselamatan itu bisa juga digunakan untuk memantau pergerakan para pemudik.

"Meski belum turun juknisnya, kami kan ada operasi Patuh Keselamatan. Ya itu bisa juga kami maksimalkan," terang dia.

Pada wawancara Tribun Jogja beberapa hari lalu, Jan Benjamin mengatakan skema penyekatan jalan itu rencananya akan dilakukan di 10 titik masuk perbatasan DIY-Jateng.

Beberapa di antaranya dikakukan di Tempel, Prambanan, Temon dan ttitik masuk DIY lainnya. Informasi yang ia sampaikan, penjagaan di setiap pos akan dilakukan selama 24 jam. (hda)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved