Breaking News:

Yogyakarta

Pengentasan Kemiskinan di DI Yogyakarta Jadi Prioritas dalam RKPD Tahun 2022

Presentase penduduk miskin di DIY pada September 2020 lalu tercatat sebesar 12,80 persen atau sebanyak 503.140 jiwa.

TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Kepala Bappeda DIY Benny Suharsono 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yuwantoro Winduajie

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Masalah klasik berupa tingginya angka kemiskinan serta ketimpangan pendapatan masyarakat atau rasio gini di DI Yogyakarta masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Benny Suharsono memaparkan, presentase penduduk miskin di DIY pada September 2020 lalu tercatat sebesar 12,80 persen atau sebanyak 503.140 jiwa.

Jika disandingkan dengan data tahun 2019, artinya terdapat penambahan penduduk miskin sebanyak 27.000 jiwa atau sebesar 5,76 persen dari total penduduk.

Begitu pula dengan indeks rasio gini, mengalami peningkatan tipis dari 0,428 pada 2019 menjadi 0,43 di tahun 2020.

Baca juga: DPRD Minta Danais Pemda DI Yogyakarta Selesaikan Ketimpangan dan Kemiskinan

"Hal ini disebabkan karena menurunnya aktivitas ekonomi di DIY terutama akibat pandemi COVID-19," papar Benny saat mengikuti musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Senin (12/4/2021).

Menimbang situasi tersebut, maka program penanggulangan kemiskinan masih menjadi satu di antara prioritas dalam RKPD tahun 2022 yang saat ini masih dibahas bersama pemerintah kabupaten atau kota maupun pusat.

"Ini masih proses panjang yang harus kami selesaikan. Insyaallah bisa selesai dan berakhir di bulan Mei," ungkapnya.  

Di sisi lain, Pemda DIY juga perlu bekerja keras guna mencapai target pengentasan kemiskinan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022. 

Mengacu RPJMD 2017-2022, target kinerja untuk angka kemiskinan adalah sebesar sebesar 7 persen dan 0,363 untuk indeks rasio gini. 

Baca juga: Terdampak Pandemi Covid-19, Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta Naik 0,4 Persen

"Tematiknya secara klasikal adalah masalah selalu muncul yakni bagaimana penurunan kemiskinan dan angka ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah itu yang kita dorong," tambah Benny. 

Di sisi lain ketimpangan ekonomi antar wilayah juga masih menjadi sorotan. 

Benny merinci, pada 2020 ketimpangan ekonomi antar wilayah memang mengalmi penurunan. 

Namun, secara umum tiga wilayah meliputi Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul masih tergolong timpang dengan Sleman dan Kota Yogya.

"Rata-rata kontraski dua daerah yang lebih maju adalah 3,17 persen sedangkan rata-rata tiga daerah lainnya meliputi Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul adalah 2,13 persen. Seperti ini yang harus diafirmasi di APBD 2022 DIY," jelasnya.  ( Tribunjogja.com )

Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved