Breaking News:

Larangan Mudik Lebaran 2021

Jalankan Kebijakan Larang Mudik Lebaran 2021, Kemenhub Siapkan 300 Lokasi Penyekatan

Kementrian Perhubungan mulai melakukan pemetaan lokasi penjagaan untuk pengawasan warga yang nekad mudik saat Lebaran 2021 mendatang.

TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan statemen terkait kesiapan KRL Yogyakarta-Solo, Minggu (28/2/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kementrian Perhubungan mulai melakukan pemetaan lokasi penjagaan untuk pengawasan warga yang nekad mudik saat Lebaran 2021 mendatang.

Setidaknya ada 300 titik lokasi penjagaan untuk pengawasan larangan mudik 2021.

Kementrian Perhubungan akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga 300 titik penyekatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya bersama kepolisian akan menyiapkan penyekatan di 300 titik untuk mencegah warga yang mudik saat lebaran melalui jalur darat.

"Kita koordinasikan dengan kepolisian dan Kakorlantas bahwa kita akan secara sengaja larang mudik dan menempatkan penyekatan di lebih dari 300 lokasi," ujar Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/4/2021).

Kebijakan ini ditempuh karena Kemenhub melihat adanya potensi penggunaan kendaraan pribadi untuk mudik dengan jalur darat.

Budi menegaskan, apabila ditemukan masyarakat yang melanggar larangan mudik akan diberlakukan tindakan tegas.

"Sehingga kami sarankan kepada Bapak, Ibu sekalian untuk tidak mudik dan tinggal di rumah," tegas Budi.

Baca juga: Antisipasi Pemudik, Pemda DI Yogyakarta Berencana Gelar Razia Surat Antigen di Perbatasan

Baca juga: PNS di DI Yogyakarta Dilarang Mudik Saat Lebaran

ILUSTRASI MUDIK : Suasana penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020). Awak bus dan karyawan perusahaan bus resah dengan kebijakan pemerintah melarang mudik yang berlaku mulai tanggal 24 April 2020 karena akan menghilangkan mata pencaharian mereka dan meminta kompensasi selama tidak bekerja.
ILUSTRASI MUDIK : Suasana penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020). Awak bus dan karyawan perusahaan bus resah dengan kebijakan pemerintah melarang mudik yang berlaku mulai tanggal 24 April 2020 karena akan menghilangkan mata pencaharian mereka dan meminta kompensasi selama tidak bekerja. (Tribunnews/Herudin)

Lebih lanjut dia mengingatkan kembali bahwa Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah menetapkan aturan bahwa mudik lebaran dilarang, yakni sejak 6 hingga 17 Mei 2021.

Secara konsisten Kemenhub akan menindaklanjuti larangan tersebut dalam peraturan yang lebih teknis.

Halaman
12
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved